Kemenperin Minta Jonan Kandaskan Isu Relaksasi Ekspor Mineral

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap teguh pendirian untuk tidak melonggarkan aturan ekspor mineral bagi nikel dan bauksit mulai 2017 mendatang. Pasalnya, hilirisasi kedua komoditas tersebut sudah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, progress hilirisasi nikel di Indonesia sudah sampai tahap memproduksi baja tahan karat (stainless steel). Ia mencontohkan, terdapat dua pabrik pengolahan stainless steel yang akan beroperasi dan menambah kapasitas stainless steel domestik sebesar 5 juta ton pada tahun depan.

"Kalau sudah bisa menambah 5 juta ton stainless steel, Indonesia bisa menjadi produsen nomor dua di dunia sesudah China. Relaksasi saja kepada pemurnian komoditas yang belum berjalan, kalau yang sudah berjalan saya rasa sudah bagus," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Rabu (2/11).

Melengkapi ucapan Airlangga, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan, wacana relaksasi ekspor nikel ini hanya akan mengganggu realisasi percepatan proyek-proyek pengolahan nikel tersebut. Begitu pun dengan pengolahan bauksit, yang realisasi investasinya menunjukkan perkembangan.

Pilihan Redaksi Menperin: Sektor Baja dan Otomotif Motor Industri Kuartal IV KPK Temukan Kerugian Negara Rp26,2 Triliun di Sektor Minerba Pemerintah Siap Rombak Aturan Pembangunan Smelter

"Dari China sudah ada tiga investor besar di pengolahan nikel, dengan harapan bisa membuat total produksi nasional mendekati 10 juta ton. Kalau kebijakan pembatasan ekspornya mencla-mencle ya lambat realisasinya. Makanya kami minta jangan ada buka-bukaan. Untuk nikel tutup saja ekspornya," terang Putu.

Hal itu didukung oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mengatakan, bahwa dirinya sebetulnya tak menginginkan adanya pelonggaran ekspor. Kalau sampai ada pelonggaran ekspor, ia berharap ada syarat yang mengikat kepada perusahaan tambang. Sehingga, ada sanksi yang tegas jika mereka tak melakukan hilirisasi mineral.

"Saya tak mau lagi cuma janji-janji saja. Sanksinya juga harus jelas," ungkapnya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan belum mau berkomentar lebih lanjut ihwal komoditas yang bisa mendapat fasilitas relaksasi ekspor. Ia hanya menyebut, rancangan peraturannya diharapkan bisa selesai sebelum akhir tahun.

"Sedang dibahas, sedang drafting," ujarnya singkat.