Tax Amnesty, Alat Barter Sri Mulyani Jawab Komplain Pengusaha

Jakarta, CNN Indonesia -- Para pengusaha ritel barang mewah memanfaatkan blusukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke pusat perbelanjaan kelas atas di Jakarta Selatan, Pacific Place, untuk menyampaikan keluhan dan meminta penurunan tarif pajak dan bea masuk.

Adalah pengusaha properti sekaligus Bos Pacific Place Tan Kian, yang menjadi penampung keluhan sekaligus corong beberapa pengusaha terkait banyaknya pungutan perpajakan terhadap pengadaan dan penjualan barang mewah.

"Salah satunya yang mereka keluhkan itu pajak impor yang bayar di muka atau income tax (PPh 22), itu dikenakan 7,5 persen, sebelumnya hanya 2,5 persen," ujar Tan saat mendampingi Sri Mulyani blusukan di Pacific Place, Rabu (2/11).

Pilihan Redaksi Pusat Niaga Pedagang Mini jadi Target Baru Amnesti Pajak Dilema Para Pedagang Mini, Disuruh Negara Ikut Tax Amnesty Ke Pacific Place, Sri Mulyani Bawa Kantong Belanja Amnesti

Menurut Tan, PPh 22 atas impor barang mewah membuat harga jualnya menjadi lebih mahal di Indonesia. Terlebih, pengusaha masih harus membayar bea masuk, sedangkan konsumen masih harus rela menanggung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) .

Tingginya pungutan pajak, kata Tan, membuat banyak konsumen kaya di negeri ini memilih lari ke luar negeri hanya berbelanja barang mewah. Dia mencontohkan Singapura sebagai destinasi favorit Warga Negara Indonesia (WNI) menghabiskan uang karena tidak perlu membayar pajak apapun.

"Singapura biaya sewa (toko) lebih mahal lima kali lipat dari kita, tapi kenapa bisa lebih murah. Tentu karena dia tidak ada pajak apapun, impor duty-nya tidak ada, hanya ada GST 7 persen. Lalu, di luar negeri bisa di refund di airport, di sini mana bisa," terang Tan.

Selain melemahkan daya saing, Tan Kian berdalih, pungutan pajak berlipat di Indonesia membuat omzet pengusaha barang mewah anjlok sekitar 20 persen dalam setahun terakhir.

"Penjualan turun, Hermes mungkin turun sedikit, tapi yang middle turun semua. Galeri Lafayette juga turun," imbuhnya.

Oleh karena itu, Tan meminta pemerintah melakukan penyesuaian atau bahkan menurunkan berbagai tarif pajak yang dikenakan atas barang mewah.

"Mudah-mudahan (PPh impor) diturunkan lagi ke 2,5 persen," pinta Tan.

Pilihan Redaksi Penjualan Toyota Calya Diprediksi Lampaui Rekor Avanza DPR Desak Pemerintah Usut Dugaan Kecurangan Pajak Ford Beban Bunga Tinggi, Rasio Utang Pemerintah 2017 Capai 27% PDB

Janji Sri Mulyani

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani memilih menjadi pendengar aspirasi yang baik sambil menuntut balik para penuntut fasilitas agar berpartisipasi dalam program tax amnesty.

"Mereka keluhkan masalah kepabeanan. Tentu, saya berjanji akan duduk dengan (Dirjen) Bea Cukai dan Pajak untuk mendengarkan," janji Sri Mulyani.

Kendati banyak mengeluh, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tetap menganggap para pengusaha itu sebagai teman. Ia mengakui ada beberapa jenis pungutan yang melekat pada barang mewah, yakni bea masuk, PPh 22, dan PPnBM.

"Teman-teman keluhkan soal tarif, banyaknya pungutan, dan levelnya. Ada juga soal masalah pajak impor," imbuh Sri Mulyani.

Dia memang sempat berjanji akan mempertimbangkan masukan dari para pengusaha. Namun, ingin ada timbal balik atau barter dari para pengusaha untuk turut membantupemerintah membangun negara, yakni dengan ikut menyukseskan program pengampunan pajak.

Dari hasil blusukan-nya, dia menilai pengusaha ritel dan konsumen barang mewah merupakan wajib pajak (WP) potensial yang bisa dijaring pemerintah melalui program tax amnesty. Belum lagi, potensi pajak yang melekat dari barang mewah yang dibeli oleh konsumen.

"Saya rasa masih sangat besar potensi dari partisipasi konsumen di sini, terlihat dari berbagai produk di gerai-gerai branded, seperti Hermes, Rolex, dan lainnya. Tentu mereka kelompok yang memiliki daya beli. Makanya saya harap saya ketemu yang beli," kata Sri Mulyani.

"Makanya kami dengar apa-apa yang menjadi masukan dari sini, misalnya soal pengadaan barang, terutama barang impor yang mewah itu seperti apa, termasuk keluhan mereka," jelas Sri Mulyani. (ags/gen)