Kementerian ESDM Jamin Alokasi LNG ke PLTGU Aman Hingga 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) sudah diamankan hingga 2018. Adapun rencana alokasi LNG untuk tahun depan sebanyak 51,18 kargo dan naik menjadi 56,63 kargo untuk tahun berikutnya.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja menjelaskan, stok LNG tersebut akan langsung disalurkan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke PLN. Dengan demikian, PLN bisa mengalokasikan gas sendiri ke pembangkit-pembangkit yang membutuhkan.

Wiratmaja menilai, skema distribusi LNG ini sudah lebih baik, mengingat PLN tak perlu membayar denda (take or pay) jika  LNG yang sudah teralokasikan tidak terserap penuh.

"Namanya fleksibel akumulasi. Alokasi tahun depan kita kasih 51,18 kargo, kami kasih 58,32 kargo malah. Nanti silahkan mana dulu yang mau dipakai, PLN bisa atur. Yang penting untuk pembangkit listrik," tutur Wiratmaja di Kementerian ESDM, Kamis malam (4/11).

Ia melanjutkan, komitmen alokasi gas untuk tahun depan berasal dari blok Mahakam, yang dikelola Total E&P Indonesie, sebesar 17 kargo. Kemudian dari blok  Tangguh yang dikelola British Petroleum (BP) sebanyak 20 kargo, ENI melalui Pertamina 12 kargo, blok Wasambo dari EWC sebanyak 4,5 kargo, dan IDD Bangka sebesar 4 kargo.

Sementara itu, pasokan dari Wasambo akan dilipatgandakan pada 2018 menjadi 9 kargo dan ENI ditingkatkan menjadi 23,7 kargo.

"Nanti 2019 kebutuhan gas bisa minus, kalau tidak ada tambahan dari Mahakam yang dikelola Pertamina," ujarnya.

Melengkapi ucapan Wiratmaja, Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso mengatakan gas yang dialokasikan pemerintah sudah cukup, namun mungkin masih ada masalah dengan harga yang ditawarkan. Sayangnya, ia tak merinci lebih jauh ihwal harga yang dimaksud.

"Sudah sepakat dengan ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), bahwa pemerintah pada prinsipnya sudah mengamankan ketersediaan gas dengan PLN. Cukup sampai 2019, kalau pun kurang paling tidak banyak. Kalau mau impor ya terserah pemerintah," tambahnya.

Sebagai informasi, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016 hingga 2025, porsi PLTGU di dalam bauran energi sebesar 29,4 persen atau meningkat dari usulan sebelumnya sebesar 24,3 persen.

Sampai dengan April 2016, realisasi porsi PLTGU dalam bauran pembangkit listrik sebesar 25,27 persen, lebih besar dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar 23,88 persen.

Sementara itu, kebutuhan gas bagi pembangkit pada 2016 sebesar 576 BCF, dan pada 2017 meningkat menjadi 665 BCF. Angkanya meningkat lagi pada 2018 sebesar 744 BCF dan 2019 sebanyak 761 BCF. (ags)