Jusuf Kalla: Capek Juga Cari Dana Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan dana pembangunan infrastruktur yang jumbo tak cukup bila hanya ditanggung oleh pemerintah. Hal tersebut telah menjadi persoalan pelik sejak awal negara dibentuk, yang membuat pemerintah membuka pintu bagi pihak swasta.

Jusuf Kalla menyatakan, penawaran tersebut dilakukan juga karena dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tak cukup ditanggung oleh pemerintah sendiri. Dengan demikian, dibutuhkan peran swasta untuk membantu pemerintah menyelesaikan proyek infrastruktur. Peran swasta ini salah satunya bisa dilakukan dengan skema public private partnership.

"Ini sebenarnya yang dibicarakan tiap tahun. Capek juga. Tapi ada masalah di pemerintah dan dunia usaha. Jadi karena ada masalah, penting untuk bertemu mencari solusi yang baik," terang dia, Selasa (8/11).

Seperti diketahui, dana yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur hingga tahun 2019 sebesar Rp5.500 triliun. Pemerintah sendiri menawarkan berbagai proyek pembangunan, dari pabrik, jalan, hingga pembangkit listrik.

Dengan melakukan penawaran berbagai proyek tersebut, pemerintah berharap hanya tinggal membangun proyek yang dinilai tak menguntungkan bagi dunia usaha misalnya pelabuhan yang jauh dari pusat ekonomi dan jalan yang berada di wilayah pedalaman.

"Jadi pemerintah tinggal bangun infrastruktur yang nggak menguntungkan bagi swasta," jelasnya.

Ia menilai, dengan pembangunan infrastruktur, perekonomian suatu negara tentu akan lebih maju. Tak heran, jika Indonesia terus menggalakkan pembangunan infrastrukturnya, terutama dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.

Indonesia, lanjutnya, tak pernah berpuas diri dalam memiliki infrastruktur yang dimiliki. Misalnya, kecepatan kereta api 100 kilometer (km) per jam semula dirasa cukup, tapi nyatanya kini kecepatan kereta api diperlukan hingga 300 km per jam. Selain itu, pembangunan jalan tol yang masih terus digalakkan. Padahal, dulu jalan tol tak dibutuhkan.

"Infrastruktur itu sesuatu yang terus-menerus. Dulu enggak butuh jalan tol, beberapa tahun kemudian enggak puas kalau bukan jalan tol. Tapi itu kan dinamis. Lalu kereta api tadinya cukup 100 km per jam sekarang maunya 300 km per jam," ungkap Jusuf Kalla.

Pilihan Redaksi PLN Siapkan Duit Lebih Asal Kapasitas PLTU Sumsel 8 Diubah Maret 2017, Warga Bekasi Bisa Melayang ke Jakarta Tanpa Macet Konsumsi Pemerintah Batasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III

Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara kepualauan yang membutuhkan moda transportasi untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Menurut Jusuf Kalla, proyek infrastruktur dulunya menjadi hanya proyek pemerintah, tetapi saat ini infrastruktur telah menjadi industri bisnis.

"Pembangunan infrastruktur ini tahun 1950 dan 1960 usaha infrastruktur jadi pekerjaan umum tapi sekarang makin banyak infrastruktur menjadi industri. Itulah kenapa pemerintah membagi bisnis ini ke dunia usaha," papar Jusuf Kalla. (gir/gen)