Pertamina Janji Sunat Harga BBM di Lima Provinsi Tahun Depan
CNN Indonesia
Rabu, 09 Nov 2016 14:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menargetkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga sudah bisa diterapkan di lima provinsi mulai 2017.
Wakil Direktur Utama Pertamina, Ahmad Bambang menjelaskan, lima provinsi yang dimaksud adalah Kepulauan Riau, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lima daerah ini menyusul Papua dan Kalimantan Utara yang akan menikmati BBM satu harga di penghujung 2016.
"Akhir tahun ini Kalimantan sudah bisa, dan Papua di awal 2017. Tapi secepatnya kami akan inventarisir, wilayah mana saja yang bisa dimasuki BBM satu harga. Kalau Kalimantan kan umumnya di daerah perbatasan, sedangkan Indonesia Timur biasanya berada di pulau-pulau terpencil," ujar Ahmad, kemarin.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pertamina rencananya akan membangun tambahan infrastruktur, biaya logistik, dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS).
Ahmad menyebut, setidaknya dibutuhkan Rp54 miliar untuk membangun APMS dan kurang dari Rp1 triliun untuk logistik dan infrastruktur, seperti tangki BBM baru di kepulauan Anambas.
"Awalnya memang anggaran APMS akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, namun kami keluarkan. Nanti APMS dibantu, dispenser kecil mini dibantu, jadi yang mahal emang ongkos kirim (BBM) saja," ujarnya.
Kendati demikian, Pertamina juga menunggu aturan terkait margin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar pengusaha lokal mau masuk menggarap bisnis distribusi BBM. Pasalnya, dengan volume penjualan yang lebih kecil dibanding wilayah perkotaan, maka periode balik modal bisa lebih lama. Sehingga, berjualan BBM di wilayah pedalaman menjadi tidak menjanjikan.
"Karena bayangkan saja, kalau jualan sehari 2 ton atau 3 ton dengan margin Rp240 per liter, mungkin cuma cukup bayar gaji karyawan saja kali ya," tambahnya.
Selain itu, perusahaan juga masih mencari peluang agar BBM satu harga bisa diimplementasikan secara nasional. Untuk itu, perusahaan tengah mengkaji langkah-langkah distribusi yang efisien agar biaya logistik BBM satu harga tak membebani perusahaan.
"Kami akan menempuh jarak dan mencari cara yang paling efisien terlebih dahulu dalam menyalurkan BBM. Lewat laut pasti akan dilakukan, kemudian darat, dan pilihan terakhir tentu menggunakan pesawat," lanjutnya.
Wakil Direktur Utama Pertamina, Ahmad Bambang menjelaskan, lima provinsi yang dimaksud adalah Kepulauan Riau, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lima daerah ini menyusul Papua dan Kalimantan Utara yang akan menikmati BBM satu harga di penghujung 2016.
"Akhir tahun ini Kalimantan sudah bisa, dan Papua di awal 2017. Tapi secepatnya kami akan inventarisir, wilayah mana saja yang bisa dimasuki BBM satu harga. Kalau Kalimantan kan umumnya di daerah perbatasan, sedangkan Indonesia Timur biasanya berada di pulau-pulau terpencil," ujar Ahmad, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahmad menyebut, setidaknya dibutuhkan Rp54 miliar untuk membangun APMS dan kurang dari Rp1 triliun untuk logistik dan infrastruktur, seperti tangki BBM baru di kepulauan Anambas.
"Karena bayangkan saja, kalau jualan sehari 2 ton atau 3 ton dengan margin Rp240 per liter, mungkin cuma cukup bayar gaji karyawan saja kali ya," tambahnya.
Selain itu, perusahaan juga masih mencari peluang agar BBM satu harga bisa diimplementasikan secara nasional. Untuk itu, perusahaan tengah mengkaji langkah-langkah distribusi yang efisien agar biaya logistik BBM satu harga tak membebani perusahaan.
"Kami akan menempuh jarak dan mencari cara yang paling efisien terlebih dahulu dalam menyalurkan BBM. Lewat laut pasti akan dilakukan, kemudian darat, dan pilihan terakhir tentu menggunakan pesawat," lanjutnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK