Bos Cirebon Power Minta Investasi Infrastruktur Dipermudah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tidak bisa menutupi ketergantungannya pada modal pihak swasta untuk membantu merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur prioritas dalam beberapa tahun ke depan. Dari estimasi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Rp5.500 triliun sampai 2019 mendatang, pemerintah mengklaim hanya bisa menutupi 40 persen diantaranya.

“Pemerintah harus memuluskan jalan swasta untuk membantu pembangunan infrastruktur. Hal utama yang harus diperjelas adalah peran masing-masing pihak. Siapa yang berperan sebagai regulator dan siapa yang sebagai operator”, ujar Heru Dewanto, Presiden Direktur Cirebon Power, dikutip Rabu (9/11). Menurut Heru, pemerintah dan swasta memiliki kepentingan masing-masing ketika menyusun rencana pembangunan infrastruktur dan memutuskan untuk ikut membangun proyek tersebut.

Pilihan Redaksi Pertamina Gandeng Total Gas and Power dalam IPP Jawa I Cirebon Power Dorong PLTU Gunakan Teknologi Batu Bara Bersih Ancaman Batubara Mengintai di Tubanan

“Pemerintah berkepentingan bagaimana rasio elektrifikasi bisa memenuhi kebutuhan rakyat, bagaimana lapangan kerja bisa tercipta, bagaimana kesejahteraan rakyat bisa lebih baik, dan bagaimana peningkatan kapasitas industri dapat dilakukan,” katanya.

Sementara di sisi lain, swasta memiliki tujuan bisnis ketika berinvestasi.

“Semoga tidak semata-mata mencari keuntungan, namun juga bagaimana dari proses bisnis ini, dapat membuat Indonesia lebih baik. Penciptaan lapangan kerja, perbaikan kapasitas dan kompetensi, serta mengembangkan inovasi untuk mendukung tujuan kesejahteraan ini,” katanya.

Di sektor infrastruktur ketenagalistrikan, Heru menyebut perusahaan-perusahaan yang terjalin dalam konsorsium harus bisa saling melengkapi dari aspek kemampuan operasional, kemampuan pendanaan, pengelolaan bahan bakar, pengelolaan pemangku kepentingan, dan kemampuan penguasaan teknologi.

“Selanjutnya kemitraan yang baik harus dibangun antara pengembang, perbankan, kontraktor dan industri dalam sebuah sinergi bersama yang ujungnya adalah bagaimana semua upaya pembangunan melalui megaproyek 35 ribu Megawatt bisa membuat Indonesia lebih baik. Jangan sampai, pasca 35 ribu MW tidak ada satupun pemain lokal yang menonjol, apakah itu IPP atau EPC atau insinyur-insinyur handal bangsa ini untuk meneruskan pembangunan ke depan,” kata Heru.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui betapa pentingnya kontribusi swasta dalam menggarap proyek infrastruktur yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pasalnya, pemerintah hanya mampu membiayai proyek pemerintah sekitar 40 persen, sedangkan sisanya ditawarkan kepada pihak swasta menggunakan skema public private partnership (PPP).

"PPP bukan saja bertujuan menarik dana, tapi juga untuk mendapatkan keahlian, sering kali ini untuk mendorong tata kelola, termasuk juga sumber daya keuangan," ungkap Sri Mulyani, Selasa (8/11) lalu.

Ia menjelaskan, sebenarnya kondisi ini bukanlah yang baru, tetapi sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Tepatnya, saat perempuan yang biasa dipanggil Ani ini menduduki jabatannya seperti sekarang yaitu, Menteri Keuangan.

Melalui skema ini, swasta tak hanya berpartisipasi dalam hal pembiayaan, tetapi diharapkan juga interaksi kepada swasta dapat terjalin lebih sehat dan disiplin. Sayangnya, Sri Mulyani mengakui membangun skema PPP bukanlah yang mudah.

Namun, ada hambatan agar negara dapat membangun PPP dengan baik, yaitu terkait siapa yang harus menyiapkan proyek tersebut. Hal ini dikarenakan masih adanya informasi yang simpang siur yang diterima oleh swasta.