Kementerian BUMN Isi Kursi Kosong Direksi Pertamina Bulan Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berharap bisa segera menunjuk dua orang untuk menduduki kursi Direktur Pemasaran dan Niaga serta Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) yang kosong setelah dilakukannya perombakan struktur beberapa saat lalu. Diharapkan, penetapan dua direksi baru bisa dilakukan bulan ini.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Edwin Abdullah Hidayat menerangkan, pemerintah mempersilakan Pertamina untuk mengirimkan kandidat yang berasal dari internal perusahaan untuk mengisi kekosongan ini.

Pasalnya, calon direksi dari internal pasti memiliki rekam jejak yang bisa dilihat dengan baik oleh calon penilai.

"Akan ada dua direktur pengganti sebelumnya, dan kami akan cari calon-calon internal yang diambil dari fit and proper test talent-talent Pertamina,"ujar Edwin, Rabu (9/11)

Lebih lanjut, ia menjelaskan proses pemilihan direksi yang berawal dari seleksi fit and proper test. Setelah itu calon direksi melihat calon-calon terbaik yang kemudian akan dinilai oleh komisaris perseroan.

"Kemudian, nama-nama itu diajukan ke Kementerian BUMN. Nah, dari Kementerian BUMN ini kemungkinan ada usulan nama dari eksternal juga," terangnya.

Kendati demikian, saat ini proses seleksi internal perusahaan masih belum dimulai. "Sehingga calonnya saja belum ada. Belum masuk ke saya nama-namanya," tutur Edwin.

Pilihan Redaksi Pertamina Serok Untung dari Larangan PNS Beli Elpiji Subsidi Pertamina Janji Sunat Harga BBM di Lima Provinsi Tahun Depan Industri Petrokimia Paling Siap Nikmati Penurunan Harga Gas

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menyerahkan dua posisi direksi yang kosong kepada pemerintah, selaku pemegang saham mayoritas Pertamina.

"Saya kira masalah itu (pemilihan direksi) sepenuhnya wewenang pemegang saham," ujar Dwi.

Sebagai informasi, komisaris Pertamina sebelumnya mengusulkan penambahan dua direksi, yaitu Wakil Direktur Utama, Hilir dan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia. Usulan itu dicantumkan di dalam surat Nomor 031/K/DK/2016 yang ditujukan kepada Menteri BUMN tanggal 8 Agustus 2016.

Di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 20 Oktober 2016 kemarin, Kementerian BUMN menyetujui perombakan struktur ini. Selain itu, ditetapkan bahwa Ahmad Bambang yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga untuk menduduki posisi Wakil Direktur Utama. Sementara kursi Direktur Pengolahan ditinggalkan Rachmad Hardadi yang kini menduduki posisi Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia. (gen)