Industri Minta Tax Holiday, Pemerintah Tawarkan Tax Allowance
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Rabu, 09 Nov 2016 19:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaku usaha sektor mineral dan batu bara (minerba) meminta insentif tambahan dari pemerintah. Insentif ini diyakini akan mengerek kontribusi sektor minerba terhadap ketahanan nasional.
"Kami meminta kepada pemerintah agar ada insentif, terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga beberapa insentif lainnya," ujar Direktur Utama PT Freeport Clement dalam diskusi bersama Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Rabu (9/11).
Clement mengungkapkan, permintaan insentif ini sepatutnya dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Soalnya, industri minerba memberikan sumbangan investasi dengan nilai yang besar, sehingga pemberian insentif tak akan merugikan pemerintah.
Tak hanya soal insentif berupa PPN yang diklaim Freeport telah dipertimbangkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Freeport juga mengharapkan insentif berupa diskon bea masuk atau import duty dan pengurangan atau penghilangan pajak secara sementara dalam jangka waktu tertentu atau tax holiday.
Menanggapi hal ini, Robert, Kasubbid PPh Industri Ekstraktif Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu menuturkan, pemberian tax holiday tak mudah dikabulkan oleh pemerintah.
Sebab, pemberian tax holiday diprioritaskan kepada industri baru dan industri yang memiliki skema terintegrasi. Sementara, untuk industri yang belum memenuhi syarat tersebut, pemerintah lebih mudah memberikan insentif berupa pemotongan pajak sebesar 30 persen atau tax allowance.
"Pemberian tax holiday untuk industri yang sektor hilirnya terintegrasi, misalnya, bangun industri di suatu kawasan, mereka satu jalur semua. Nanti diberikan nilai tambah untuk mereka," jelas Robert.
Namun begitu, Robert justru mengklaim bahwa tax allowance lebih menguntungkan bagi industri sekaligus lebih mudah diberikan pemerintah.
Pasalnya, tax allowance tak hanya memberikan izin investasi hingga 30 persen yang turut mendorong berkurangnya pajak, tetapi juga memberi perpanjangan kompensasi kerugian dari lima tahun menjadi 10 tahun.
Robert juga menambahkan bahwa tax allowance lebih memberikan kepastian kepada industri. Namun, bila industri telah memberikan peta integrasi, bukan tidak mungkin pemerintah mempertimbangkan pemberian tax holiday. (bir)
"Kami meminta kepada pemerintah agar ada insentif, terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga beberapa insentif lainnya," ujar Direktur Utama PT Freeport Clement dalam diskusi bersama Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Rabu (9/11).
Clement mengungkapkan, permintaan insentif ini sepatutnya dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Soalnya, industri minerba memberikan sumbangan investasi dengan nilai yang besar, sehingga pemberian insentif tak akan merugikan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal ini, Robert, Kasubbid PPh Industri Ekstraktif Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu menuturkan, pemberian tax holiday tak mudah dikabulkan oleh pemerintah.
"Pemberian tax holiday untuk industri yang sektor hilirnya terintegrasi, misalnya, bangun industri di suatu kawasan, mereka satu jalur semua. Nanti diberikan nilai tambah untuk mereka," jelas Robert.
Namun begitu, Robert justru mengklaim bahwa tax allowance lebih menguntungkan bagi industri sekaligus lebih mudah diberikan pemerintah.
Pasalnya, tax allowance tak hanya memberikan izin investasi hingga 30 persen yang turut mendorong berkurangnya pajak, tetapi juga memberi perpanjangan kompensasi kerugian dari lima tahun menjadi 10 tahun.
Robert juga menambahkan bahwa tax allowance lebih memberikan kepastian kepada industri. Namun, bila industri telah memberikan peta integrasi, bukan tidak mungkin pemerintah mempertimbangkan pemberian tax holiday. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK