Akhir Tahun, Pemerintah Ijon Obligasi Negara Rp40 Triliun
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Kamis, 10 Nov 2016 19:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berancang-ancang menarik pembiayaan di penghujung 2016 untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan awal tahun depan (prefunding). Hal itu akan dilakukan dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar.
"Pemerintah berencana melakukan prefunding dalam bentuk SBN netto dalam rangka pendanaan dari kegiatan pemerintah pada Januari 2017," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (10/11).
Disebutkannya, pemerintah membutuhkan sekitar Rp116 triliun untuk membiayai belanja negara pada Januari 2017. Selain dengan prefunding, kebutuhan pembiayaan itu juga akan dipenuhi dengan sisa lebih anggaran maupun penerimaan dari pajak dan cukai.
Ia mengungkapkan, pemerintah membuka opsi penerbitan SBN di pasar global maupun domestik. Kebijakan prefunding dilakukan untuk menjamin upaya aliran belanja di awal tahun tak terhambat. Mengingat karakter setoran penerimaan pajak yang biasanya seret pasca perayaan malam tahun baru.
"Kalau prefunding dilakukan di pasar domestik maka akan dilakukan dengan mekanisme lelang maupun penawaran terbatas (private placement)" kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Untuk memastikan SBN yang dirilisnya laris, pemerintah akan terus memonitor kondisi pasar menyusul gejolak pasar global yang terjadi pasca kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS).
“Kami akan terus memantau kondisi pasar bond dan surat berharga di dalam negeri dan di luar negeri," ujarnya.
Terkait rencana prefunding, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menyatakan BI akan terus menjaga likuiditas di pasar sebagai bentuk koordinasi dengan operasi keuangan pemerintah.
"Kalau Menteri Keuangan harus masuk ke pasar global atau pasar domestik kami juga siap untuk merespon dan kami akan jaga likuiditas pasar," kata Agus di tempat yang sama.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan menambahkan, kebutuhan prefunding diperkirakan sebesar Rp40 triliun.
"Saya kira Rp40 triliun cukup," kata Robert.
Sebagai informasi, pemerintah bakal melelang surat utang sebesar Rp596,8 triliun pada tahun depan. Target bruto penerbitan obligasi negara itu sebagian besar untuk menambal defisit fiskal, yang direncanakan sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, penerbitan SBN netto sebesar Rp399,9 triliun. (gen)
"Pemerintah berencana melakukan prefunding dalam bentuk SBN netto dalam rangka pendanaan dari kegiatan pemerintah pada Januari 2017," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (10/11).
Disebutkannya, pemerintah membutuhkan sekitar Rp116 triliun untuk membiayai belanja negara pada Januari 2017. Selain dengan prefunding, kebutuhan pembiayaan itu juga akan dipenuhi dengan sisa lebih anggaran maupun penerimaan dari pajak dan cukai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau prefunding dilakukan di pasar domestik maka akan dilakukan dengan mekanisme lelang maupun penawaran terbatas (private placement)" kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
“Kami akan terus memantau kondisi pasar bond dan surat berharga di dalam negeri dan di luar negeri," ujarnya.
Terkait rencana prefunding, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menyatakan BI akan terus menjaga likuiditas di pasar sebagai bentuk koordinasi dengan operasi keuangan pemerintah.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan menambahkan, kebutuhan prefunding diperkirakan sebesar Rp40 triliun.
"Saya kira Rp40 triliun cukup," kata Robert.
Sebagai informasi, pemerintah bakal melelang surat utang sebesar Rp596,8 triliun pada tahun depan. Target bruto penerbitan obligasi negara itu sebagian besar untuk menambal defisit fiskal, yang direncanakan sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, penerbitan SBN netto sebesar Rp399,9 triliun. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK