Jonan Ancam Sanksi Pertamina Jika Tak Ada BBM Satu Harga

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga akan dilakukan mulai 1 Januari 2017.

Untuk itu, pemerintah memberi kewenangan kepada badan usaha penyalur BBM penugasan, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk, untuk mendistribusikan BBM jenis Solar 48, minyak tanah, dan bensin (gasoline) dengan kadar oktan 88 ke daerah-daerah yang belum bisa mendapatkan akses BBM.

Kepastian itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM no. 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.

Beleid yang diteken Menteri ESDM, Ignasius Jonan tanggal 10 November 2016 itu menerangkan, badan usaha penyalur BBM penugasan harus menerapkan harga jual eceran BBM penugasan sesuai yang telah ditetapkan Menteri ESDM.

Untuk itu, badan usaha penyalur BBM penugasan diberikan kewenangan untuk menunjuk jasa penyalur seperti Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang bisa menyalurkan BBM di lokasi-lokasi yang dimaksud.

Namun, jika badan usaha penyalur BBM kedapatan tidak mengikuti BBM satu harga, maka badan pengatur akan memberikan sanksi berupat teguran tertulis. Teguran tertulis paling banyak dilakukan paling banyak dua kali dalam jangka waktu 30 hari.

Jika badan usaha tetap tak mematuhi kebijakan pemerintah, maka badan pengatur terpaksa menangguhkan penyaluran BBM penugasan yang dilakukan badan usaha.

"Badan usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak ditetapkannya penangguhan," jelas Jonan melalui beleid tersebut dikutip Kamis (17/11).

Tetapi, jika harga BBM masih tidak sesuai dengan instruksi Menteri ESDM, maka badan pengatur bisa saja mencabut penugasan penyaluran Solar, Premium, dan minyak tanah dari badan usaha.

Pilihan Redaksi Pertamina Janji Sunat Harga BBM di Lima Provinsi Tahun Depan Hari Ini, Harga BBM Pertamina Naik Hingga Rp250 per Liter Harga Pertamax Naik, Jonan Sebut Premium dan Solar Tak Ikutan

"Badan pengatur dapat mencabut penugasan yang bersangkutan," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mewajibkan badan usaha penerima penugasan wajib untuk margin usaha yang lebih tinggi kepada penyalur di wilayah tersebut.

"Untuk mempercepat penyediaan penyalur pada lokasi tertentu, badan usaha penerima penugasan wajib memberikan margin fee yang lebih tinggi kepada penyalur di wilayah tersebut," tambahnya. (gir)