Pelindo II Bermimpi Indonesia Punya Pelabuhan Rasa Eropa

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bermimpi bisa membangun pelabuhan dengan standar pelayanan yang setara dengan pelabuhan di Eropa pada 2020, dengan kualitas infrastruktur yang lebih baik dibandingkan saat ini.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya menjelaskan, konsep pengelolaan dan infrastruktur pelabuhan perlu diubah untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik.

Menurut Elvyn, jumlah pelabuhan di Indonesia ada sebanyak 1.808 unit. Tetapi hal tersebut tidak setara dengan disparitas harga antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur yang masih tinggi.

"Lalu alatnya tidak sama, kedalaman tidak sama. Kalau tidak sama kapal tidak bisa merapat karena itu kualitas pelabuhan harus sama. Salah satu caranya mengembangkan Indonesia Chain Port," ungkap Elvyn, Kamis (24/11).

Konsep dari Indonesia Chain Port sendiri, ujar Elvyn, sudah ditawarkan kepada pemerintah agar semua kapal dapat masuk dari Barat ke Timur. Sehingga, operasional atau pengelolaan pelabuhan dari Belawan, Tanjung Priok, Surabaya, hingga Makassar dapat terintegrasi. Jika tidak terintegrasi satu sama lain, maka akan menyulitkan kapal untuk masuk ke berbagai kawasan.

"Kalau bangun pelabuhan sedemikian hebat tapi akses tidak ada itu tidak bisa. Makanya harus port integrated. Untuk pelabuhan bersifat distribusi barang harus dekat dengan transportasi dan kawasan industri," ungkapnya.

Untuk itu, Pelindo II akan membangun pelabuhan di Kijing dan Sorong untuk mengintegrasikan pelabuhan dari Barat hingga Timur. Kemudian, Pelindo II juga akan membangun satu pola baru dengan aliansi strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain dengan tujuan adanya keseragaman kebijakan untuk menumbuhkan pelabuhan yang berstandar Eropa.

Pilihan Redaksi Empat Perusahaan Rebutan Likuiditas Saat Demo Ahok Memanas Dana Seret, Kemenhub 'Bagi-bagi' Proyek ke Swasta dan BUMN

Investasi Jumbo

Namun, Elvyn pun mengakui jika untuk membangun satu pelabuhan tidaklah murah. Setidaknya, dibutuhkan biaya sebesar US$2 miliar - US$3 miliar untuk membangun satu pelabuhan. Sementara, pemerintah sendiri memiliki keterbatas dana dalam membangun infrastruktur.

Maka dari itu, pemerintah butuh investasi asing atau swasta dalam membangun pelabuhan yang strategis. Menurut Elvyn, investor asing atau swasta dapat menjadi operator dari suatu pelabuhan asalkan memberikan nilai tambah dari pelabuhan itu sendiri.

"Saya berpikir rasanya kita tidak perlu anti asing, tapi nanti dialihkan lagi ke Indonesia dalam jangka 10 tahun hingga 20 tahun," pungkas dia.