Pemerintah Incar Peningkatan Dana Replanting Sawit
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Kamis, 24 Nov 2016 09:15 WIB
Bali, CNN Indonesia -- Pemerintah menginginkan agar porsi pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk peremajaan perkebunan atau replanting kelapa sawit dapat ditingkatkan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, pendanaan tetap menjadi faktor utama agar produktivitas kebun kelapa sawit rakyat dapat terdongkrak.
"Peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi prioritas dan dukungan dana dari BPDP perlu diperbesar porsinya, khususnya untuk percepatan replanting," ungkap Amran saat bertemu para pengusaha yang hadir dalam perhelatan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2016 di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/11).
Untuk diketahui, pada tahun 2016, BPDP-KS menganggarkan Rp2,5 triliun untuk program replanting 100 ribu hektare (ha) lahan perkebunan kelapa sawit milik petani.
Amran mengungkapkan, dalam mengupayakan peningkatan dana replanting, pemerintah akan mengupayakan melalui berbagai langkah, termasuk menghadirkan investasi dari luar negeri.
"Jangankan pengusaha sawit yang ada sekarang, yang dari luar kita cari supaya bisa investasi di Indonesia. Kita ajak bicara, kita dekati," kata Amran.
Sementara itu, dari Kementerian Pertanian, kata Amran, jajarannya tengah menyiapkan skema replanting yang terintegrasi dengan sektor perkebunan lain dan peternakan.
"Kita ada program integrasi (peternakan) sapi dengan (perkebunan) kelapa sawit dan (perkebunan) jagung dengan kelapa sawit," imbuh Amran.
Integrasi replanting, lanjut Amran, akan fokus menjalin kerja sama antar petani mandiri. Namun begitu, bila ada perusahaan swasta yang ingin bergabung, pemerintah tak menutup pintu.
Adapun keseriusan pemerintah meningkatkan produktivitas sektor perkebunan kelapa sawit, lanjut Amran, karena sektor ini masih menjadi penyetor devisa yang besar bagi negara, yakni mencapai Rp250 triliun setiap tahunnya.
KLHK Ganjal Produktivitas
Amran menyebutkan, di sisi lain, pemerintah masih memiliki kendala yang turut mempengaruhi produktivitas perkebunan kelapa sawit petani, yakni aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Peningkatan produktivitas kebun rakyat terhambat dengan status legalitas lahan, yang menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tumpang tindih dengan kawasan hutan," jelas Amran.
Namun begitu, pemerintah menekankan akan segera membereskan aturan yang masih tumpang tindih antar Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut.
Pasalnya, status legalitas lahan perkebunan kelapa sawit menjadi faktor penting lainnya agar petani sawit mendapat bantuan permodalan.
"Hal ini perlu diselesaikan untuk memberi kepastian hukum dan keberterimaan oleh kredit bank (sebagai peminjam modal)," tandasnya.
Menang di Pasar Dunia
Setelah produktivitas meningkat, Amran menyebutkan, pemerintah juga terus mendukung percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) agar hasil sawit Tanah Air memiliki daya saing di pasar dunia.
"Pemerintah ingin percepatan sertifikasi ISPO bagi seluruh perusahaan. Penguatan ISPO penting dalam rangka percepatan sertifikasi dan keberterimaan internasional," tutur Amran.
Selain sertifikasi ISPO, dari pasar dunia, pemerintah juga terus memantau pergerakan pasar, termasuk hal-hal yang mempengaruhi, seperti kampanye negatif sawit di Eropa mengenai isu lingkungan.
"Soal kampanye negatif, di Eropa disarankan agar ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke Eropa dikurangi atau dihentikan. Eropa minta macam-macam standar tapi beli sawitnya sedikit," sebut Amran.
Untuk hal ini, Indonesia, dipastikan Amran akan lebih fokus membidik pasar yang tak 'rewel' soal isu lingkungan, yakni India, China, Pakistan, dan Bangladesh. (gir)
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, pendanaan tetap menjadi faktor utama agar produktivitas kebun kelapa sawit rakyat dapat terdongkrak.
"Peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi prioritas dan dukungan dana dari BPDP perlu diperbesar porsinya, khususnya untuk percepatan replanting," ungkap Amran saat bertemu para pengusaha yang hadir dalam perhelatan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2016 di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amran mengungkapkan, dalam mengupayakan peningkatan dana replanting, pemerintah akan mengupayakan melalui berbagai langkah, termasuk menghadirkan investasi dari luar negeri.
Sementara itu, dari Kementerian Pertanian, kata Amran, jajarannya tengah menyiapkan skema replanting yang terintegrasi dengan sektor perkebunan lain dan peternakan.
"Kita ada program integrasi (peternakan) sapi dengan (perkebunan) kelapa sawit dan (perkebunan) jagung dengan kelapa sawit," imbuh Amran.
Integrasi replanting, lanjut Amran, akan fokus menjalin kerja sama antar petani mandiri. Namun begitu, bila ada perusahaan swasta yang ingin bergabung, pemerintah tak menutup pintu.
Adapun keseriusan pemerintah meningkatkan produktivitas sektor perkebunan kelapa sawit, lanjut Amran, karena sektor ini masih menjadi penyetor devisa yang besar bagi negara, yakni mencapai Rp250 triliun setiap tahunnya.
KLHK Ganjal Produktivitas
Amran menyebutkan, di sisi lain, pemerintah masih memiliki kendala yang turut mempengaruhi produktivitas perkebunan kelapa sawit petani, yakni aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Peningkatan produktivitas kebun rakyat terhambat dengan status legalitas lahan, yang menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tumpang tindih dengan kawasan hutan," jelas Amran.
Namun begitu, pemerintah menekankan akan segera membereskan aturan yang masih tumpang tindih antar Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut.
Pasalnya, status legalitas lahan perkebunan kelapa sawit menjadi faktor penting lainnya agar petani sawit mendapat bantuan permodalan.
"Hal ini perlu diselesaikan untuk memberi kepastian hukum dan keberterimaan oleh kredit bank (sebagai peminjam modal)," tandasnya.
Menang di Pasar Dunia
Setelah produktivitas meningkat, Amran menyebutkan, pemerintah juga terus mendukung percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) agar hasil sawit Tanah Air memiliki daya saing di pasar dunia.
Selain sertifikasi ISPO, dari pasar dunia, pemerintah juga terus memantau pergerakan pasar, termasuk hal-hal yang mempengaruhi, seperti kampanye negatif sawit di Eropa mengenai isu lingkungan.
"Soal kampanye negatif, di Eropa disarankan agar ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke Eropa dikurangi atau dihentikan. Eropa minta macam-macam standar tapi beli sawitnya sedikit," sebut Amran.
Untuk hal ini, Indonesia, dipastikan Amran akan lebih fokus membidik pasar yang tak 'rewel' soal isu lingkungan, yakni India, China, Pakistan, dan Bangladesh. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK