Jakarta, CNN Indonesia -- Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Oktober 2016 mencapai Rp80,22 triliun atau 73,45 persen dari target sebesar Rp109,2 triliun. Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tidak puas dengan realisasi tersebut.
Pasalnya, sebagian besar penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan. Padahal, keinginan terbesar pemerintah adalah agar KUR juga diserap banyak oleh sektor produksi pangan.
"Saya memang agak tidak puas dengan pencapaian KUR walaupun pencapaiannya besar," ujarnya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Pullman, Senin (28/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data OJK, sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi sekitar 67,31 persen dari total penyaluran KUR. Sementara, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan hanya menyerap sekitar 16,36 persen.
Menurut Darmin, agar penyaluran KUR bisa lebih banyak dimanfaatkan ke sektor pangan harus memperhatikan beberapa hal. Misalnya, jangka waktu peminjaman KUR tidak harus satu tahun.
"Kalau bisa enam bulan, kasih KUR 6 bulan. Bunga KUR yang tadinya 9 persen (setahun) bisa menjadi 4,5 persen," terang Darmin.
Selain itu, waktu mulai mencicil pinjaman juga harus disesuaikan, yaitu setelah petani pangan memperoleh hasil panen. Dengan demikian, petani tidak terbebani untuk membayar cicilan saat ia belum mendapatkan penghasilan.
"Tidak bisa begitu pinjam langsung nyicil bulan depannya. Darimana dia (petani) dapat uang? Paling-paling kreditnya dipotong," imbuhnya.
Ekonomi Aviliani menilai, pemerintah harus mulai membuat skema KUR khusus untuk sektor pertanian, terutama agar pelaku usaha di sektor hulu pangan bisa lebih mudah untuk memperoleh akses KUR.
"Diharapkan, tahun depan, penyaluran KUR bisa diperbaiki," kata Aviliani secara terpisah.
Aviliani menuturkan, jika petani kecil hanya berdiri sendiri tanpa kelompok tani, maka sulit mendapatkan pinjaman. Hal berbeda jika petani tersebut bergabung dalam suatu kelompok tani atau plasma inti yang terorganisir.
Selain itu, skema penyaluran KUR juga perlu memperhatikan karakteristik setiap sektor pertanian ataupun perkebunan yang berbeda.
"Misalnya, sawit dengan jagung kan berbeda. Karena, di sana ada kebutuhan untuk menanggung biaya hidup selama lima tahun, kemudian kita berharap ada asuransi, termasuk asuransi jika terjadi gagal panen," pungkasnya.
(bir/gen)