Menko Darmin Akui Sistem Pengawasan Fiskus Belum Sempurna

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengakui pemerintah belum melakukan reformasi secara menyeluruh di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Lemahnya sistem pengawasan para fiskus dalam menjalankan tugasnya, diakui Darmin masih menjadi celah yang bisa dimanfaatkan para fiskus nakal untuk memperkaya diri sendiri.

Oleh karena itu, Darmin menegaskan dirinya akan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan ulang reformasi di sektor perpajakan.

“Memang di pajak itu belum selesai sistemnya dibuat. Sehingga masih ada ruang untuk main-main," kata Darmin, Selasa (22/11).

Senin tengah malam kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan meringkus seorang pejabat eselon III DJP di sebuah lokasi di Jakarta, usai melakukan transaksi suap.

Dalam operasi itu, KPK dikabarkan mengamankan sejumlah orang, termasuk sang oknum bersama uang lebih dari Rp1 miliar yang ditengarai berkaitan dengan kasus tersebut.

Sebagai mantan Direktur Jenderal Pajak, Darmin mengaku geram dengan masih terjadinya praktik nakal yang dilakukan fiskus. Oleh karena itu, ia mengaku akan mengundang para menteri dan pejabat terkait guna membahas perihal reformasi perpajakan.

Pilihan Redaksi Tangkap Tangan, KPK Cokok Oknum Ditjen Pajak KPK: Penangkapan Pegawai Ditjen Pajak Terkait Kasus Baru Sri Mulyani: Ketamakan Pegawai Kemenkeu Harus Diperangi

“Kayaknya mau rapat nih siang ini untuk membicarakan hal itu. Membicarakan seperti apa sih, apa yang mau, tapi intinya sebenarnya bagaimana menghidupkan kembali reformasi perpajakan," papar Darmin.

Sementara Sri Mulyani mengaku sudah mengantongi tim Reformasi Perpajakan yang akan dibebani tugas melakukan perubahan menyeluruh DJP.

"Jadi tim ini akan dibuat bahkan Pak Darmin sebagai Menko Perekonomian dan bekas Dirjen Pajak beliau juga ingin membantu. Jadi nanti saya umumkan lagi kalau sudah selesai formatnya," ujar Sri Mulyani. (gen)