Sri Mulyani Sebut di Bank Dunia juga Ada Praktik Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara tegas soal integritas di dalam sebuah instansi pemerintahaan. Ia mengungkapkan, tawaran gratifikasi selalu muncul jika seseorang menduduki jabatan tinggi di suatu institusi tertentu, tidak terkecuali di Bank Dunia.

Ia bercerita, selama berkarir enam tahun di Bank Dunia, tawaran atas hadiah kerap ia terima selama dirinya menjabat sebagai Direktur Pelaksana. Pada waktu itu, ia bahkan pernah mendapat buah tangan dari pemerintah Nigeria sebagai ucapan terimakasih atas disetujuinya proyek bendungan sungai yang dianggap vital dalam infrastruktur negara tersebut.

"Namun di Bank Dunia sudah sangat jelas aturannya bahwa kita tidak boleh menerima apapun dari pemerintah di mana kita bekerja. Waktu itu bahkan saya mendapatkan penghargaan dari Nigeria namun penghargaan itu tidak boleh kita terima," ujar Sri Mulyani dalam seminar Ethical Governance: The Soul Sustainability yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (29/11).

"Kalaupun secara diplomasi akan memalukan kalau kita menolak maka kita menerimanya adalah dalam rambu-rambu dia memberi kepada institusi. Ini bukan untuk Sri Mulyani meskipun saya COO yang menyetujui proyek itu," lanjutnya.

Pilihan Redaksi Lantik Dua Pejabat Pajak, Sri Mulyani 'Curhat' Kasus Suap Ditjen Pajak, Tempat Sri Mulyani Menaruh Asa Sekaligus Kecewa Sri Mulyani Tak Mau Korupsi Dibiarkan Atas Nama Pertemanan

Selain tawaran gratifikasi, Sri Mulyani juga menyebut para pegawai lembaga sekelas Bank Dunia pun tidak luput dari tindakan tidak beretika. Ia bahkan menyebut banyak pegawai Bank Dunia yang sengaja masuk dan bekerja ke lembaga donor tersebut untuk bagi-bagi jatah proyek di 120 negara wilayah Bank Dunia beroperasi.

"Pada akhirnya Bank Dunia juga isinya manusia-manusia biasa. Mereka juga punya interest dan punya ambisi, kadang-kadang juga tak terhindar dari godaan. Karena banyak procurement Bank Dunia untuk proyek-proyek yang kemudian dia kasihkan kepada teman-temannya," ungkapnya.

Oleh sebab itu ia berpandangan, sebuah institusi harus berperan aktif menjaga para sumber daya manusianya (SDM) dari tindakan superior. Tidak hanya melalui aturan, kesadaran untuk membangun integritas juga harus ditanamkan di masing-masing individu terutama para pejabat publik yang memiliki tanggungjawab besar.

"Apalagi kalau korupsinya menyangkut kepala negara seperti Presiden atau Menteri Keuangan, kalau itu terjadi itu bisa menciptakan suatu skandal yang bisa berujung ke krisis politik," ujarnya. (gen)