Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian BUMN. Pasalnya, instansi yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham PLN tersebut masih terus mengkaji efisiensi dari rencana akusisi tersebut.
"Tidak tahu kapan (keputusan muncul). Kami masih tunggu keputusan Bu Menteri (Rini Soemarno) yang masih berhitung," ungkap Sofyan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (11/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Sofyan menjamin, perusahaannya tidak akan mentelantarkan para pegawai yang selama ini sudah bekerja untuk PGE. Sehingga tetap berstatus sebagai pegawai perusahaan BUMN.
Untuk diketahui, rencana akuisisi setengah saham PGE oleh PLN bergulir di pertengahan tahun ini, usai Menteri BUMN Rini Soemarno memberi sinyal hijau agar PLN mengakuisisi PGE.
Menurut hitung-hitungan Rini, akuisisi PGE oleh PLN akan mendorong efisiensi dan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya panas bumi.
Namun begitu, sejumlah pegawai PGE yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) justru menolak rencana akuisisi separuh saham PGE oleh PLN.
Penolakan ini menyusul anggapan bahwa PLN sebagai perusahaan yang tak berbasis energi sehingga diragukan kinerjanya ke depan. Selain itu, akuisisi PGE dianggap menyusutkan kinerja Pertamina sebagai perusahaan energi nasional.
"Bukannya kami tidak percaya dengan PLN, tapi apakah mereka siap mengembangkan lini panas bumi? Karena mengembangkan panas bumi itu butuh kemampuan khusus, dan selama ini Pertamina sudah bisa mengembangkan geothermal," ucap Abdul Halim, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi FSPPB, Kamis (10/11) lalu. (gen)