Jokowi Ingin 75 Persen Rakyat Punya Tabungan pada 2019
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Selasa, 06 Des 2016 12:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sebanyak 75 persen penduduk memiliki tabungan (saving) pada tahun 2019. Hal ini dilakukan melalui program inklusi keuangan. Saat ini, disebut Jokowi, porsi penduduk yang memiliki tabungan baru 36 menuju 40 persen.
"Itu target yang tidak ringan tetapi saya meyakini apabila masyarakat digerakkan untuk menabung, dipromosikan dan disosialisasikan dengan baik, ini bukan sesuatu mustahil," tutur Jokowi saat menghadiri 'Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta,Selasa (6/12).
"Pelajar, petani, nelayan, harus mulai kita kenalkan dengan sistem perbankan kita," tambahnya.
Menurut Jokowi, tabungan nasional memiliki peran penting dalam perekonomian. Pasalnya, tabungan menjadi salah satu penopang perbankan dalam menyalurkan kredit untuk investasi,khususnya untuk investasi jangka.
"Saya kira untuk investasi menengah dan kecil juga butuh anggaran dan uang yang mau tidak mau akan menyedot perbankan kita. Tetapi, kalau tabungan nasional kita tidak bisa memberikan support disitu, saya kira ini akan menghambat investasi di dalam negeri," ujarnya.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, selain besarnya konsumsi, kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menyimpan uangnya dalam bentuk tanah menjadi salah satu faktor pemicu rendahnya tingkat kepemilikan tabungan.
"Bangsa kita itu senang sekali saving-nya dalam bentuk tanah," kata Darmin.
Keinginan masyarakat untuk lebih memilih menaruh uangnya dalam bentuk tanah bisa dipahami Darmin. Pasalnya, kenaikan harga tanah lebih cepat dibandingkan bunga tabungan.
"Ini harus dipikirkan. Tidak bisa orang saving dalam bentuk tanah. Ini tidak sehat. Selain harga tanah jadi melonjak-lonjak begitu saja tetapi yang lebih buruk adalah saving di surat berharga dan di perbankan tidak setinggi yang seharusnya, " ujarnya.
Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, rasio kepemilikan tabungan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sangat rendah yakni sekitar 31 persen. Angka tersebut masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan Singapura sebesar 49 persen, Filipina sebesar 46 persen serta China sebesar 49 persen. (gir/gen)
"Itu target yang tidak ringan tetapi saya meyakini apabila masyarakat digerakkan untuk menabung, dipromosikan dan disosialisasikan dengan baik, ini bukan sesuatu mustahil," tutur Jokowi saat menghadiri 'Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta,Selasa (6/12).
"Pelajar, petani, nelayan, harus mulai kita kenalkan dengan sistem perbankan kita," tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira untuk investasi menengah dan kecil juga butuh anggaran dan uang yang mau tidak mau akan menyedot perbankan kita. Tetapi, kalau tabungan nasional kita tidak bisa memberikan support disitu, saya kira ini akan menghambat investasi di dalam negeri," ujarnya.
"Bangsa kita itu senang sekali saving-nya dalam bentuk tanah," kata Darmin.
Keinginan masyarakat untuk lebih memilih menaruh uangnya dalam bentuk tanah bisa dipahami Darmin. Pasalnya, kenaikan harga tanah lebih cepat dibandingkan bunga tabungan.
"Ini harus dipikirkan. Tidak bisa orang saving dalam bentuk tanah. Ini tidak sehat. Selain harga tanah jadi melonjak-lonjak begitu saja tetapi yang lebih buruk adalah saving di surat berharga dan di perbankan tidak setinggi yang seharusnya, " ujarnya.
Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, rasio kepemilikan tabungan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sangat rendah yakni sekitar 31 persen. Angka tersebut masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan Singapura sebesar 49 persen, Filipina sebesar 46 persen serta China sebesar 49 persen. (gir/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK