BEI Catat Wacana IPO 146 Perusahaan Sepanjang Tahun Ini
CNN Indonesia
Selasa, 06 Des 2016 14:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio yakin bisa menarik 30 perusahaan untuk menggelar penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) pada tahun depan. Pasalnya, 146 perusahaan telah melakukan diskusi dengan pihak BEI sepanjang tahun ini, tetapi belum dapat merealisasikan niatnya untuk IPO.
"146 perusahaan sudah bicara tahun ini, jadi saya percaya minimum 30 untuk tahun depan bisa kami dapatkan," ucap Tito, Selasa (6/12).
Selain itu, terdapat 52 perusahaan yang jumlah aset dan pendapatannya 50 persen berasal dari Indonesia tetapi mencatatkan perusahaannya di luar negeri. Sehingga, BEI akan mendorong 52 perusahaan tersebut untuk melakukan IPO.
"Tiga perusahaan itu udah ngomong, mereka akan dual listing, semoga tahun depan bisa," tegas Tito.
Sayangnya, Tito enggan menyebutkan tiga dari 52 perusahaan tersebut. Namun yang pasti, perusahaan tersebut terdiri dari sektor properti, tambang, dan logistik.
"Itu tidak elok mereka listing di luar negeri, makanya ayolah kami ajak," pungkas Tito.
Adapun, jumlah emiten baru hingga saat ini sebanyak 14. Tito optimistis BEI akan mendapatkan emiten baru sampai akhir tahun sebanyak 20 emiten.
Di sisi lain, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) meramalkan jumlah perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2017 paling tidak sama dengan dengan tahun ini. Kondisi perekonomian yang membaik menjadi salah satu faktor dari prediksi tersebut.
"Ke depan kami lihat tanda-tandanya perekonomian akan lebih baik, jadi paling tidak bisa sama," ujar Isakayoga selaku Direktur Eksekutif AEI.
Meski begitu, Isakayoga mengakui jika IPO bukanlah satu-satunya sumber pendanaan yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan. Dalam mencari permodalan, tentu perusahaan dapat memanfaatkan perbankan dengan meminjam uang dari bank tersebut.
Melalui perbankan, proses yang perlu dilalui suatu perusahaan tidak serumit jika dibandingkan dengan perusahaan yang akan IPO.
"Kalau mau jadi perusahaan publik kan laporan keuangan menyerahkan harus tepat waktu, kalau enggak dapat surat peringatan. Kalau sebagai debitur kan enggak, mungkin salah satu masalahnya itu ada alternatif pendanaan lain," ucap dia.
Permasalahan lainnya, sambung Isakayoga, kemungkinan besar kurangnya pengatahuan perusahaan mengenai proses menjadi perusahaan publik. Pasalnya, berbagai insentif sudah dikeluarkan oleh pihak otoritas, misalnya saja pengurangan biaya pencatatan saham hingga 50 persen dan pengurangan pajak 5 persen bagi perusahaan yang menawarkan sahamnya minimal 40 persen.
"Sekarang yang harus dipenuhi informasinya berarti, atau mungkin mereka juga tidak percaya dengan pasar modal atau balik lagi ke pengetahuan mereka. Ini perlu dikaji," jelas Isakayoga.
"146 perusahaan sudah bicara tahun ini, jadi saya percaya minimum 30 untuk tahun depan bisa kami dapatkan," ucap Tito, Selasa (6/12).
Selain itu, terdapat 52 perusahaan yang jumlah aset dan pendapatannya 50 persen berasal dari Indonesia tetapi mencatatkan perusahaannya di luar negeri. Sehingga, BEI akan mendorong 52 perusahaan tersebut untuk melakukan IPO.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya, Tito enggan menyebutkan tiga dari 52 perusahaan tersebut. Namun yang pasti, perusahaan tersebut terdiri dari sektor properti, tambang, dan logistik.
Adapun, jumlah emiten baru hingga saat ini sebanyak 14. Tito optimistis BEI akan mendapatkan emiten baru sampai akhir tahun sebanyak 20 emiten.
Di sisi lain, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) meramalkan jumlah perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2017 paling tidak sama dengan dengan tahun ini. Kondisi perekonomian yang membaik menjadi salah satu faktor dari prediksi tersebut.
"Ke depan kami lihat tanda-tandanya perekonomian akan lebih baik, jadi paling tidak bisa sama," ujar Isakayoga selaku Direktur Eksekutif AEI.
Meski begitu, Isakayoga mengakui jika IPO bukanlah satu-satunya sumber pendanaan yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan. Dalam mencari permodalan, tentu perusahaan dapat memanfaatkan perbankan dengan meminjam uang dari bank tersebut.
"Kalau mau jadi perusahaan publik kan laporan keuangan menyerahkan harus tepat waktu, kalau enggak dapat surat peringatan. Kalau sebagai debitur kan enggak, mungkin salah satu masalahnya itu ada alternatif pendanaan lain," ucap dia.
Permasalahan lainnya, sambung Isakayoga, kemungkinan besar kurangnya pengatahuan perusahaan mengenai proses menjadi perusahaan publik. Pasalnya, berbagai insentif sudah dikeluarkan oleh pihak otoritas, misalnya saja pengurangan biaya pencatatan saham hingga 50 persen dan pengurangan pajak 5 persen bagi perusahaan yang menawarkan sahamnya minimal 40 persen.
"Sekarang yang harus dipenuhi informasinya berarti, atau mungkin mereka juga tidak percaya dengan pasar modal atau balik lagi ke pengetahuan mereka. Ini perlu dikaji," jelas Isakayoga.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK