Perumnas-KAI Akan Bangun 5 Ribu Unit Hunian di Atas Stasiun
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Selasa, 20 Des 2016 09:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) akan membangun tiga kawasan hunian vertikal berkonsep terintegrasi dan inklusif berbasis Transit Oriented Development (TOD) di atas lahan stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Direktur Utama Perumnas Bambang Triwibowo mengungkapkan, untuk permulaan, pembangunan kawasan hunian semacam Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) tersebut, akan diterapkan di tiga stasiun, yakni Stasiun Bogor, Stasiun Pondok Cina, dan Stasiun Tanjung Barat.
"Nanti ada sekitar 5 ribu unit hunian. Selain hunian, ada dua lantai untuk komersial semacam mall dan ada taman rekreasi bermain anak. Yang di Depok (Stasiun Pondok Cina) itu bagus untuk mahasiswa," ungkap Bambang saat penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT KAI di Stasiun Juanda, Senin (19/12).
Perumnas merinci, pembangunan hunian tersebut akan memanfaatkan lahan di Stasiun Bogor seluas 4,2 hektare untuk membangun enam tower dengan masing-masing tower berkisar 500 sampai 600 unit hunian.
Kemudian, di Stasiun Pondok Cina seluas 6 ribu meter persegi dengan dua tower dan di Stasiun Tanjung Barat seluas 1 hektare dengan dua tower.
Untuk ukuran, Rusunami di atas stasiun tersebut akan dibangun dengan tipe studio berukuran 21 meter persegi dan 45 meter persegi yang dapat dibeli dengan masa pemakaian sekitar 20 sampai 30 tahun, mengingat perizinan lahan PT KAI juga harus diperpanjang.
Sedangkan berdasarkan harga jual, hunian tersebut akan mendapat sebagian subsidi dari pemerintah dan dibanderol dengan kisaran harga mulai dari Rp6,5 juta sampai Rp15 juta per unit. Namun begitu, Perumnas belum ingin memberitahu berapa total investasi keseluruhan yang telah disiapkan.
Sementara itu, Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis Perumnas Galih Prahananto mengatakan, Perumnas menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking dapat berlangsung pada Februari 2017 mendatang dan segera dilanjutkan dengan masa konstruksi proyek.
"Setelah groundbreaking, mungkin 2,5 tahun sampai 4 tahun akan selesai dibangun," kata Galih.
Galih menyebutkan, Perumnnas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proyek tersebut karena mendirikan bangunan di atas stasiun tak semudah di atas lahan kosong.
Sebab, Perumnas perlu bersinergi dengan sangat teliti dengan PT KAI agar tingkat keamanan, baik terhadap stasiun dan lintasan kereta api tetap terjaga keamanannya.
Namun begitu, Galih masih engga menyebutkan, siapa kontraktor yang akan terlibat dalam proyek pembangunan hunian di atas stasiun tersebut.
"Nanti, yang jelas Perumnas bukan kontraktornya, kita hanya developer, manajer building," imbuh Galih.
Kemudian, Galih menyebutkan, dari segi area hunian, Perumnas mengincar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini paling banyak menggunakan kereta api sebagai akses transportasi.
"Sasaran kami yang berpenghasilan Rp2,5 juta sampai Rp3 juta. Saya dengar mereka habiskan 7 ribu sampai 10 ribu per hari untuk ongkos. Dengan tinggal dekat stasiun, biaya transportasi mereka bisa untuk yang lain," jelas Galih.
Sementara dari segi pengembangan area komersial, Galih menyebutkan, Perumnas akan menggandeng pemerintah daerah (pemda) setempat untuk perizinan usaha.
Adapun usai penandatangan MoU dengan PT KAI, Perumnas akan segera mengurus proses perizinan mendirikan hunian, menyelesaikan proses desain, dan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalan mencetak sertifikat lahan yang dikejar sekitar empat bulan ke depan.
Perumnas optimistis proyek ini akan berjalan dengan lancar, mengingat perizinan lahan telah dikantongi oleh Perumnas. Sebab, proyek yang dicanangkan sejak tahun 2012 ini sempat terjegal masalah perizinan lahan yang saat itu belum dipegang oleh PT KAI, melainkan oleh Menteri Perhubungan.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan sangat mendukung proyek hunian ini. Hal itu mengingat pemanfaatan kereta api yang semakin besar oleh masyarakat sejalan dengan tingginya kebutuhan hunian yang mudah diakses dengan moda transportasi massal tersebut.
"Ini yang pertama tiga lokasi, diharapkan bisa di tempat yang lain karena harus kami kerjakan secepatnya," ujar Rini yang turut hadir menyaksikan penandatangan MoU.
Belum lagi, pemanfaatan lahan stasiun untuk dijadikan kawasan hunian masyarakat, dianggap Rini, dapat memaksimalkan ruang-ruang yang dimiliki pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, sinergi antar dua perusahaan BUMN ini juga menjadi target yang selalu dikejar Rini. Hal itu dilakukan agar BUMN terus melakukan bahu-membahu menciptakan inovasi. (gir)
Direktur Utama Perumnas Bambang Triwibowo mengungkapkan, untuk permulaan, pembangunan kawasan hunian semacam Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) tersebut, akan diterapkan di tiga stasiun, yakni Stasiun Bogor, Stasiun Pondok Cina, dan Stasiun Tanjung Barat.
"Nanti ada sekitar 5 ribu unit hunian. Selain hunian, ada dua lantai untuk komersial semacam mall dan ada taman rekreasi bermain anak. Yang di Depok (Stasiun Pondok Cina) itu bagus untuk mahasiswa," ungkap Bambang saat penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT KAI di Stasiun Juanda, Senin (19/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, di Stasiun Pondok Cina seluas 6 ribu meter persegi dengan dua tower dan di Stasiun Tanjung Barat seluas 1 hektare dengan dua tower.
Sedangkan berdasarkan harga jual, hunian tersebut akan mendapat sebagian subsidi dari pemerintah dan dibanderol dengan kisaran harga mulai dari Rp6,5 juta sampai Rp15 juta per unit. Namun begitu, Perumnas belum ingin memberitahu berapa total investasi keseluruhan yang telah disiapkan.
Sementara itu, Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis Perumnas Galih Prahananto mengatakan, Perumnas menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking dapat berlangsung pada Februari 2017 mendatang dan segera dilanjutkan dengan masa konstruksi proyek.
"Setelah groundbreaking, mungkin 2,5 tahun sampai 4 tahun akan selesai dibangun," kata Galih.
Galih menyebutkan, Perumnnas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proyek tersebut karena mendirikan bangunan di atas stasiun tak semudah di atas lahan kosong.
Sebab, Perumnas perlu bersinergi dengan sangat teliti dengan PT KAI agar tingkat keamanan, baik terhadap stasiun dan lintasan kereta api tetap terjaga keamanannya.
Namun begitu, Galih masih engga menyebutkan, siapa kontraktor yang akan terlibat dalam proyek pembangunan hunian di atas stasiun tersebut.
"Nanti, yang jelas Perumnas bukan kontraktornya, kita hanya developer, manajer building," imbuh Galih.
Kemudian, Galih menyebutkan, dari segi area hunian, Perumnas mengincar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini paling banyak menggunakan kereta api sebagai akses transportasi.
"Sasaran kami yang berpenghasilan Rp2,5 juta sampai Rp3 juta. Saya dengar mereka habiskan 7 ribu sampai 10 ribu per hari untuk ongkos. Dengan tinggal dekat stasiun, biaya transportasi mereka bisa untuk yang lain," jelas Galih.
Sementara dari segi pengembangan area komersial, Galih menyebutkan, Perumnas akan menggandeng pemerintah daerah (pemda) setempat untuk perizinan usaha.
Adapun usai penandatangan MoU dengan PT KAI, Perumnas akan segera mengurus proses perizinan mendirikan hunian, menyelesaikan proses desain, dan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalan mencetak sertifikat lahan yang dikejar sekitar empat bulan ke depan.
Perumnas optimistis proyek ini akan berjalan dengan lancar, mengingat perizinan lahan telah dikantongi oleh Perumnas. Sebab, proyek yang dicanangkan sejak tahun 2012 ini sempat terjegal masalah perizinan lahan yang saat itu belum dipegang oleh PT KAI, melainkan oleh Menteri Perhubungan.
"Ini yang pertama tiga lokasi, diharapkan bisa di tempat yang lain karena harus kami kerjakan secepatnya," ujar Rini yang turut hadir menyaksikan penandatangan MoU.
Belum lagi, pemanfaatan lahan stasiun untuk dijadikan kawasan hunian masyarakat, dianggap Rini, dapat memaksimalkan ruang-ruang yang dimiliki pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, sinergi antar dua perusahaan BUMN ini juga menjadi target yang selalu dikejar Rini. Hal itu dilakukan agar BUMN terus melakukan bahu-membahu menciptakan inovasi. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK