Sri Mulyani Minta DJKN Kreatif Berdayakan Aset Negara
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Jumat, 23 Des 2016 13:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan aparat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh aset negara yang selama ini menganggur (idle). Pasalnya, apabila aset milik pemerintah menganggur, maka akan membebani keuangan negara.
"Aset yang idle tidak menghasilkan nilai keekonomian. Bahkan, memakan uang negara," ujarnya dalam peresmian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Jumat (23/12).
Ia mencontohkan, DJKN Kemenkeu memiliki ratusan unit apartemen yang disita dari hasil pengambilalihan aset bank bermasalah hasil penyelamatan (bailout) pada krisis 1997-1998 silam.
"Kalau ratusan apertemen itu diam saja, tidak digunakan, disewain nggak, digunakan juga nggak, padahal tiap tahun kami membayar biaya utility-nya (penggunaan)," jelas Sri Mulyani.
Makanya, sebagai langkah awal, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu meminta agar seluruh aset diinvestarisir dengan baik. Setelah itu, pemerintah juga perlu menertibkan aspek legal dari aset-aset tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Vincentius Sonny Loho mengungkapkan, jumlah aset negara yang sudah terinvestarisir mencapai hampir 100 juta unit. Seluruh aset tersebut nilainya berkisar Rp1.700 triliun sampai Rp1.800 triliun, setelah dikurangi penyusutan.
"Saya betul-betul meminta Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk menginventarisir seluruh aset kekayaan Republik Indonesia," tegasnya.
Perhatian Sri Mulyani terhadap pengelolaan aset negara menjadi semakin besar setelah peresmian Badan Layanan Umum (BLU) LMAN yang digelar hari ini. LMAN sendiri telah efektif beroperasi pada Mei 2016 lalu.
Pembentukan BLU dibawah DJKN Kemenkeu ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara. Hal ini penting untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus menggali tingkat pengembalian aset (return in assets), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN).
Selain mengelola aset negara, LMAN juga bertugas untuk perencanaan pendanaan dan pendayagunaan land bank serta pembayaran ganti rugi pengadaan tanah.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional.
Sri Mulyani juga mendesak agar DJKN dan LMAN belajar dari institusi pembanding seperti bank dalam hal pengelolaan aset. Dengan demikian, negara bisa mendapatkan manfaat optimal dari setiap aset yang dimiliki.
"Setiap jengkal tanah tidak seharusnya idle. Kami harus pikirkan bagaimana hilangnya kesempatan kalau setiap aset itu tidak kami gunakan untuk memakmurkan rakyat," pungkasnya. (bir/gen)
"Aset yang idle tidak menghasilkan nilai keekonomian. Bahkan, memakan uang negara," ujarnya dalam peresmian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Jumat (23/12).
Ia mencontohkan, DJKN Kemenkeu memiliki ratusan unit apartemen yang disita dari hasil pengambilalihan aset bank bermasalah hasil penyelamatan (bailout) pada krisis 1997-1998 silam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Makanya, sebagai langkah awal, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu meminta agar seluruh aset diinvestarisir dengan baik. Setelah itu, pemerintah juga perlu menertibkan aspek legal dari aset-aset tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan.
"Saya betul-betul meminta Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk menginventarisir seluruh aset kekayaan Republik Indonesia," tegasnya.
Perhatian Sri Mulyani terhadap pengelolaan aset negara menjadi semakin besar setelah peresmian Badan Layanan Umum (BLU) LMAN yang digelar hari ini. LMAN sendiri telah efektif beroperasi pada Mei 2016 lalu.
Pembentukan BLU dibawah DJKN Kemenkeu ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara. Hal ini penting untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus menggali tingkat pengembalian aset (return in assets), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN).
Selain mengelola aset negara, LMAN juga bertugas untuk perencanaan pendanaan dan pendayagunaan land bank serta pembayaran ganti rugi pengadaan tanah.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional.
Sri Mulyani juga mendesak agar DJKN dan LMAN belajar dari institusi pembanding seperti bank dalam hal pengelolaan aset. Dengan demikian, negara bisa mendapatkan manfaat optimal dari setiap aset yang dimiliki.
"Setiap jengkal tanah tidak seharusnya idle. Kami harus pikirkan bagaimana hilangnya kesempatan kalau setiap aset itu tidak kami gunakan untuk memakmurkan rakyat," pungkasnya. (bir/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK