Tim Reformasi Pajak jadi Bidan Penyapih Badan Pajak Otonom

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan Tim Reformasi Perpajakan akan menyiapkan seluruh elemen terkait transisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Lembaga Pajak sesuai Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

"Di RUU KUP hanya satu pasal saja menyatakan tentang lembaga. Jadi, apakah bentuknya seperti apa, ini yang masuk di dalam sekup dari tugas Tim Reformasi Perpajakan," ujar Sri Mulyani, Selasa (20/12).

Lebih lanjut ia menyatakan, Tim Reformasi Perpajakan akan berupaya menjadikan institusi pajak di Indonesia menjadi satu institusi pajak yang kredibel. Karenanya, menurutnya, perlu pembenahan di bidang sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi, dan perundang-undangan.

Pilihan Redaksi Pengamat Dorong Pemerintah Pisah DJP dari Kemenkeu Pengusaha, IMF Hingga Wartawan Masuk Tim Reformasi Pajak Sri Mulyani: Pengusaha di Tim Reformasi Pajak Tak Dibayar

"Struktur kelembagaan dari organisasi yang fit (pas) dengan SDM-nya, yang fit dengan kompleksitas tugas yang dilakukan, yang fit dengan sekup pekerjaan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana mendesain kantor-kantornya, bagaimana kita merekrut, bagaimana kita menentukan gajinya," terang Sri Mulyani.

Adapun, tujuan dari pasal pembentukan lembaga pajak tersebut bukan sekadar menciptakan lembaga baru, tetapi juga menciptakan institusi pajak yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai konstitusi. Pada akhirnya, diharapkan berperan optimal dalam menghimpun penerimaan negara.

"Tetapi, kalau di dalam RUU KUP sudah disebutkan akan menjadi badan. Bagaimana bentuk badannya, bagaimana dia akan berfungsi, bagaimana dia perlu didukung itu adalah fokus kita yang paling utama dan Tim Reformasi Perpajakan ini tujuannya adalah untuk menyiapkan seluruh elemen," imbuhnya.

Sekadar informasi, dalam RUU KUP, rencana pembentukan lembaga perpajakan baru dibunyikan pada Bab XXIII pasal 124. Dalam ayat 1, pasal 124 RUU KURP disebutkan, lembaga mulai beroperasi secara efektif paling lambat 1 Januari 2017.

Sementara, pasal 125 menegaskan bahwa perubahan nomenklatur DJP menjadi lembaga pada semua peraturan perundang-undangan dan dokumen perpajakan yang selama ini berlaku.

Butir c pasal 125 RUU KUP berbunyi, untuk kepentingan perpajakan, kewenangan Menteri Keuangan meminta data, informasi, bukti, dan atau keterangan yang berkaitan dengan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai perbankan dan perbankan syariah beralih menjadi kewenangan Kepala Lembaga.

Saat ini, pembahasan rancangan RUU KUP itu sendiri masih tertunda di DPR dan baru akan dilanjutkan tahun depan. Hal itu dikarenakan, RUU KUP masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. (bir/gen)