ESDM Beri Prioritas Pertamina Kelola Lapangan Panas Bumi

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberi banyak penugasan kepada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), untuk menggarap wilayah kerja panas bumi tanpa harus mengikuti lelang konvensional.

Yunus Saefulhak, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE menuturkan langkah tersebut diambil pemerintah sebagai salah satu terobosan dalam meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia.

“Selain PGE, penugasan juga akan kami berikan untuk dua badan usaha milik negara (BUMN) lainnya yaitu PT Geodipa Energi dan PT PLN (Persero),” kata Yunus, dikutip Kamis (29/12).

Menurut Yunus, kewenangan pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

“Lender, investor atau partner dapat langsung bekerja sama dengan BUMN tersebut untuk mengusahakan sampai hilirnya. Pertamina dan dua BUMN itu pasti akan berkontribusi lebih besar lagi,” katanya.

Selain penugasan kepada PGE, Geodipa dan PLN, terobosan lain yang disiapkan pemerintah adalah penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) kepada badan usaha swasta yang akan mendapatkan hak lelang terbatas atau direct appointment.

Selain itu, Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Ignasius Jonan tersebut juga akan pemberlakuan tarif tetap untuk menghilangkan negosiasi (power producer agreement/PPA) yang lama, dan penyederhanan perizinan.

“Kami juga menyiapkan insentif seperti PPN, PPh, Bea Masuk untuk dibebaskan dan pemannfatan geothermal fund serta membolehkan dan menyederhanakanperizinan di hutan lindung dan konservasi,” jelas dia.

PT Pertamina (Persero) sendiri melalui anak usahanya PGE menargetkan, bisa menambah kapasitas pembangkitan panas bumi sebesar 1.037 MW pada 2021.

Tiga proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) milik PGE yang terakhir kali beroperasi, diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (27/12) lalu.

Nilai investasi tiga proyek infrastruktur tersebut mencapai US$532,07 juta atau Rp6,18 triliun, terdiri dari PLTP Lahendong unit 5 dan 6 berkapasitas 2 x 20 MW di Tompaso, Sulawesi Utara dan PLTP Ulubelu unit 3 dengan kapasitas 1 x 55 MW

Dengan diresmikannya tiga PLTP baru ini maka kapasitas terpasang PLTP Indonesia menjadi 1.533,5 MW atau 5,2 persen dari total potensi panas bumi sebesar 29,5 GW. Semua PLTP yang beroperasi saat ini, termasuk PLTP yang dikelola PLN, semuanya uapnya berasal dari lapangan panas bumi yang digarap oleh PGE.

Pilihan Redaksi Sampai 2021, Pertamina Tambah Kapasitas PLTP 14% per Tahun Resmi, Pemerintah Paksa Chevron Bayar Hak Pekerja Panas Bumi Pekerja Panas Bumi Chevron Terharu Haknya Dibela Pemerintah

Suryadarma, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), menilai pengembangan panas bumi harus diproritaskan. Hanya saja orang Indonesia dinilai agak lengah dan tidak sadar bahwa panas bumi sebagai energi terbarukan akan sangat baik jika dimanfaatkan dari sekarang dibandingkan menunda sampai waktu yang akan datang.

“Semakin lama kita tunda semakin lama kita mengalami kerugian. Peresmian proyek panas bumi lahendong unit 5 dan 6 serta PLTP Ulubelu Unit 3 yg dikelola Pertamina menunjukkan keseriusan Pertamina yang tidak pernah berhenti mengembangkan panas bumi sejak pertama kali diberikan hak dan kewenangan itu pada 1974,” ujarnya

Fabby Tumiwa, Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menilai panas bumi salah satu energi terbarukan yang dikembangkan oleh pemerintah. Target kapasitas terbangun pembangkit listrik panasbumi sebanyak 6 ribu MW pada 2025. Dari jumlah itu, Pertmaina berencana membangun hingga 1.000 MW pada 2020.

“Panas bumi perlu dikembangkan secara ekonomis, mengingat masih banyak potensi cadangan yang belum dikembangkan. Paling tidak sampai dengan 2030, potensi pengembangan panas bumi bisa mencapai 12 ribu - 15 ribu MW,” ujar dia.