Proyek 35.000 MW Diprediksi Rampung Lima Tahun Mendatang

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah menggeser target proyek pembangkit 35.000 MW ke 2022 dari sebelumnya diproyeksi pada 2019 nanti.

"Proyek 35.000 MW masuk akal. Tapi, rasionalisasi terhadap waktunya itu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin, Presiden Joko Widodo bilang targetnya tetap, waktu pencapaiannya yang mungkin digeser ke 2021 atau 2022,” ujar Fabby, seperti dikutip dari ANTARA, kemarin.

Ia menuturkan, pemerintah seharusnya bisa melakukan penghitungan ulang kebutuhan listrik lantaran program 35.000 MW dengan asumsi pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen pada 2019 mendatang.

Pilihan Redaksi PLN Kantongi Pinjaman Rp12 Triliun Biayai Pembangkit Listrik Pertamina Bangun 2.580 Km Jaringan Pipa Gas Tahun Ini PLN Diminta Segera Umumkan Pemenang Tender PLTGU Jawa 1

“Sekarang, kenyataannya dalam dua tahun pun pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen. Hingga 2020 mungkin ya tidak akan melonjak 7 persen. Itu artinya, harus dilihat kebutuhan listriknya, tidak akan sampai 35.000 MW. Jadi, sebaiknya dihitung ulang berapa angka yang wajar," katanya.

Di sisi lain, Fabby menilai, program 35.000 MW memang diperlukan guna mendorong rasio elektrifikasi di Indonesia. Namun, ia juga mengingatkan, jumlah tersebut akan sulit terealisasi pada 2019.

Pasalnya, kemungkinan hanya pembangkit-pembangkit yang sudah mulai konstruksi pada 2015 hingga 2016 saja yang bisa beroperasi pada 2019.

"Dengan target ini (35.000 MW pada 2019), pembangkit yang akan masuk sistem atau COD (commercial operation date) tidak akan mencapai 35.000 MW, bahkan di bawah 19.000 MW kalau menurut saya," imbuhnya.

Pemerintah tetap menargetkan proyek pembangunan pembangkit listrik mencapai 35.000 MW hingga tahun 2019 yang akan masuk dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

"Dalam RUEN telah diputuskan, walaupun untuk mencapai itu bukan persoalan mudah, Presiden dan Wapres tetap memutuskan itu, tetap merupakan target hingga 2019," terang Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, pekan lalu.

Pramono mengakui, dalam perhitungan, baik oleh PLN maupun pihak Kementerian ESDM kemungkinan hanya bisa dicapai kurang lebih 20.000-22.000 MW pada 2019. Tetapi, Presiden tetap menetapkan proyek listrik tetap ditargetkan 35.000 MW.

Menurut Presiden Jokowi, program listrik 35.000 MW bukan saja target tapi merupakan kebutuhan. "Kalau kelebihan saya kira juga tidak masalah, asalkan tidak terlalu banyak karena nanti akan membuat pemborosan di PLN,” terangnya.

Saat ini, konsumsi listrik di Indonesia masih rendah dibandingkan di negara lainnya, yaitu hanya 917 Kwh pada 2015. Sementara, di Vietnam sudah 1.715 Kwh, bahkan Singapura sudah 9.146 Kwh.

"Kalau kita ingin tumbuh cepat lagi melakukan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air, maka kebutuhan listrik akan meningkat,” pungkasnya.