Menurutnya, saat ini Indonesia tengah dihadapi tiga isu utama yang menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi yakni kemiskinan, kesenjangan dan ketimpangan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, semakin tahun kemampuan Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi semakin melemah. Akselerasi dalam menurunkan kemiskinan melalui instrumen fiskal pun semakin landai dan cenderung stagnan.
Sebagai informasi Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jumlah penduduk miskin hingga September tahun lalu turun menjadi 27,76 juta orang apabila dibandingkan dengan Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia percaya, dengan pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan akurat, Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja (APBN) bisa menjadi instrumen fiskal yang andal menurunkan tiga indikator negatif tersebut. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen, angka kemiskinan bisa ditekan dengan cepat.
"Di negara manapun kalau dibandingkan, mereka yang punya kemakmuran adalah bercirikan manusianya yang berkualitas. Maka investasi dalam sebagai bentuk di SDM sangat penting. Wujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta produktif juga inovatif," ujarnya.
Ia menuntut jajaran Kementerian Keuangan untuk bisa lebih strategis dalam mengarahkan tujuan penggunaan APBN agar lebih tepat sasaran. Apakah itu untuk meningkatkan inovasi, kapasitas produksi, infrastruktur, teknologi, atau membantu pendalaman pasar keuangan yang pangkalnya bisa membantu mengurangi kemiskinan maupun ketimpangan ekonomi.
"Memang tidak otomatis kurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Kita tidak boleh hanya berpuas diri dg hanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Kita harus terus bertanya apa kualitas pertumbuhan ekonomi itu mampu membenahi struktural kita," pungkasnya. (gen)