Kemenhub Bentuk Usaha Patungan Operasikan Pelabuhan Patimban
CNN Indonesia
Selasa, 17 Jan 2017 09:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhu) mengkaji skema operator yang akan mengoperasikan Pelabuhan Patimban. Diperkirakan, pemerintah melalui Kemenhub akan membentuk usaha patungan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta nasional, dan asing.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, perusahaan asing yang dimaksud, yaitu perusahaan Jepang. Adapun, sebagai kandidat adalah Mitsubishi.
"Kalau perusahaan Jepang ya bergantung mereka. Kalau disini, kami yang melakukan evaluasi. Kalau Mitsubishi kan bagian mereka,” katanya, seperti dilansir ANTARA, Senin (16/1).
Budi menjelaskan, nantinya perusahaan BUMN dan swasta nasional akan bergabung dengan skema usaha patungan (joint venture). Kemudian, dari perusahaan asing pun melakukan skema yang sama.
Selanjutnya, kedua hasil usaha patungan dari Indonesia dan Jepang tersebut akan kembali digabungkan menjadi perusahaan patungan untuk mengoperasikan Pelabuhan Patimban.
Budi menyebutkan, PT Pelindo II sebagai perusahaan BUMN yang akan diajak untuk membentuk perusahaan patungan tersebut.
"Saya harus melakukan koordinasi internal dulu, karena memang kami sedang berusaha untuk ke swasta nasional. Tapi, kalau saya pribadi melihat Pelindo II itu perlu diajak. Karena, ada suatu kondisi dia pengelola di Jakarta, jadi kami harus koordinasikan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengaku, membuka diri bagi operator manapun yang berminat karena tidak akan dilakukan penunjukkan. "Kami akan beauty contest. Jika tender susah, beauty contest. Kami liat visi misi dan kualifikasinya,” terang Budi.
Sebagai informasi, saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional untuk proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, dikejar rampung akhir Januari 2017.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono mengatakan, apabila RTRW tidak rampung, maka analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan pengerjaan proyek tersebut akan mundur.
"RTRW Kabupaten, Provinsi, baru Nasional harus ada dulu. Mudah-mudahan dikoordinasi oleh Pak Luhut bisa segera selesai bulan ini. Kalau tidak bisa mundur semua,” ucapnya.
Ia berharap, pengerjaan untuk RTRW Kabupaten dan Provinsi bisa cepat diselesaikan. Sementara, untuk RTRW Nasional oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Wilayah.
"Kemarin sudah, mereka sudah langsung cepat dan langsung berikan rekomendasi,” terang dia.
Seluruh tahapan pengerjaan proyek Pelabuhan Patimban saat ini masih sesuai dengan rencana. Untuk pembebasan lahan, pemerintah sudah menganggarkan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp500 miliar melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Terkait pinjaman dari Jepang senilai US$1,7 miliar untuk tahap pertama, ia memperkirakan, cair pada Mei mendatang. "Kalau RTRW mundur, otomatis penyerahan pinjaman juga akan mundur," tuturnya.
Proyek Pelabuhan Patimban juga telah dimasukan ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau bluebook oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan nilai US$1,7 miliar.
Pembangunan Pelabuhan Patimban membutuhkan total dana sekitar Rp43,22 triliun (US$3 miliar) dan proyek tersebut sebagian besar memang dibiayai dari pinjaman Jepang.
Rencananya pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam tiga tahap, dimulai dengan tahapan konstruksi pada Januari 2018, soft opening pada 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2027 mendatang.
Pelabuhan Patimban diproyeksikan memiliki kapasitas terminal yang mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600 ribu CBU per tahun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, perusahaan asing yang dimaksud, yaitu perusahaan Jepang. Adapun, sebagai kandidat adalah Mitsubishi.
"Kalau perusahaan Jepang ya bergantung mereka. Kalau disini, kami yang melakukan evaluasi. Kalau Mitsubishi kan bagian mereka,” katanya, seperti dilansir ANTARA, Senin (16/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, kedua hasil usaha patungan dari Indonesia dan Jepang tersebut akan kembali digabungkan menjadi perusahaan patungan untuk mengoperasikan Pelabuhan Patimban.
"Saya harus melakukan koordinasi internal dulu, karena memang kami sedang berusaha untuk ke swasta nasional. Tapi, kalau saya pribadi melihat Pelindo II itu perlu diajak. Karena, ada suatu kondisi dia pengelola di Jakarta, jadi kami harus koordinasikan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengaku, membuka diri bagi operator manapun yang berminat karena tidak akan dilakukan penunjukkan. "Kami akan beauty contest. Jika tender susah, beauty contest. Kami liat visi misi dan kualifikasinya,” terang Budi.
Sebagai informasi, saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional untuk proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, dikejar rampung akhir Januari 2017.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono mengatakan, apabila RTRW tidak rampung, maka analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan pengerjaan proyek tersebut akan mundur.
"RTRW Kabupaten, Provinsi, baru Nasional harus ada dulu. Mudah-mudahan dikoordinasi oleh Pak Luhut bisa segera selesai bulan ini. Kalau tidak bisa mundur semua,” ucapnya.
Ia berharap, pengerjaan untuk RTRW Kabupaten dan Provinsi bisa cepat diselesaikan. Sementara, untuk RTRW Nasional oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Wilayah.
"Kemarin sudah, mereka sudah langsung cepat dan langsung berikan rekomendasi,” terang dia.
Seluruh tahapan pengerjaan proyek Pelabuhan Patimban saat ini masih sesuai dengan rencana. Untuk pembebasan lahan, pemerintah sudah menganggarkan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp500 miliar melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Terkait pinjaman dari Jepang senilai US$1,7 miliar untuk tahap pertama, ia memperkirakan, cair pada Mei mendatang. "Kalau RTRW mundur, otomatis penyerahan pinjaman juga akan mundur," tuturnya.
Pembangunan Pelabuhan Patimban membutuhkan total dana sekitar Rp43,22 triliun (US$3 miliar) dan proyek tersebut sebagian besar memang dibiayai dari pinjaman Jepang.
Rencananya pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam tiga tahap, dimulai dengan tahapan konstruksi pada Januari 2018, soft opening pada 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2027 mendatang.
Pelabuhan Patimban diproyeksikan memiliki kapasitas terminal yang mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600 ribu CBU per tahun.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK