Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertimbangkan para petani tembakau sebelum mengambil kebijakan cukai rokok yang terus naik setiap tahun.
Misbakhun menilai, jika pemerintah mau menggenjot penerimaan dari cukai rokok, maka mestinya juga berhati-hati menerapkan kebijakan tentang pengendalian industri hasil tembakau.
Terlebih, Jawa Timur memiliki 47 persen dari total lahan tembakau secara nasional ada di Jawa Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Daerah pemilihan saya Pasuruan itu daerah asal industri dan petani tembakau,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, dikutip Kamis (19/1).
Misbakhun menambahkan, sebaiknya untuk sementara waktu pemerintah menghindari pembicaraan soal pengendalian tembakau. Menurutnya, justru pemerintah mestinya melindungi para petani tembakau. “Kita bicara penerimaan saja,” katanya.
Namun, Misbakhun pun mengakui upayanya untuk melindungi konstituennya memang selalu ditentang oleh kelompok anti-tembakau. Salah satu inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan itu pun mengaku selalu menghadapi penentangan.
“Saya inisiator RUU Pertembakauan yang dilawan oleh kelompok anti tembakau. Saya ingin pemerintah serius melindungi kepentingan industri dan petani tembakau,” harapnya.
Seperti diketahui, RUU Pertembakauan yang diinisiasi DPR dan masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2017, belum juga dimulai pembahasannya sampai saat ini.
Padahal, RUU tersebut mengamanatkan perlindungan bagi para petani tembakau yang tergencet kebijakan perusahaan-perusahaan rokok nasional yang masih gemar mengimpor tembakau untuk memenuhi kebutuhan produksi rokoknya.