Bank Mandiri Siap Pasok Chip untuk Kartu Indonesia 1
CNN Indonesia
Jumat, 20 Jan 2017 16:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan siap bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penyediaan kartu pajak multifungsi, Kartu Indonesia Satu (Kartin1).
Selain berfungsi sebagai kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kartu pintar (smartcard) Kartin1 itu juga mengintegrasikan data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hingga uang elektronik (e-money).
Direktur Mandiri Hery Gunardi mengungkapkan, Bank Mandiri akan menyediakan platform atau basis kartu untuk aplikasi DJP tersebut. Sebagai tahap awal, chip kartu tersebut diintegrasikan dengan chip kartu produk uang elektronik Mandiri, eMoney.
"Bank Mandiri rencananya bekerja sama dengan DJP menyediakan single kartu untuk NPWP, e-KTP, BPJS sekaligus eMoney Mandiri. Dalam hal ini, Mandiri menyediakan chip/platform untuk dititipi aplikasi DJP tersebut," tutur Hery melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/1).
Menurut Hery, melalui kerjasama ini Bank Mandiri akan mendapatkan dua keuntungan. Pertama, Bank Mandiri bisa membantu program pemerintah selain program pajak juga program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
Berikutnya, program ini juga memberikan kemudahan bagi nasabah Bank Mandiri. Pasalnya, produk uang elektronik mandiri bisa merangkap sebagai kartu identitas tunggal (single identity card).
Namun demikian, untuk tahap awal, Hery belum bisa mengungkapkan berapa banyak lembar kartu yang disiapkan Mandiri.
Sebelumnya, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Djuniardi menyatakan, prototype aplikasi Kartin1 direncanakan rampung pada Maret 2017. Uji coba pertama (pilot project) sendiri ditargetkan bisa dilakukan pada paruh pertama tahun ini.
Tak hanya Bank Mandiri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka peluang sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Keuangan) terkait kartu pajak multi konten, Kartu Indonesia 1 (Kartin1).
"Kami siap untuk terbuka, kerjasama dengan siapapun, termasuk dengan pajak. Biar sinkron datanya antara wajib pajak dengan peserta BPJS Kesehatan," tutur Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/1).
Irfan mengungkapkan, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan BPJS Kesehatan dalam kartu pintar yang baru akan dilakukan uji coba (pilot project) pertengahan tahun ini itu. Namun, Irfan mengakui pembicaraan awal mengenai rencana DJP tersebut telah dilakukan.
"Rencana memang ada tapi belum ada pembicaraan mendetil," ujarnya.
Sebenarnya, kata Irfan, BPJS Kesehatan sudah mulai terintegrasi dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) peserta terkait. Terutama, untuk peserta yang daftar mandiri maupun pekerja penerima upah.
Selain berfungsi sebagai kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kartu pintar (smartcard) Kartin1 itu juga mengintegrasikan data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hingga uang elektronik (e-money).
Direktur Mandiri Hery Gunardi mengungkapkan, Bank Mandiri akan menyediakan platform atau basis kartu untuk aplikasi DJP tersebut. Sebagai tahap awal, chip kartu tersebut diintegrasikan dengan chip kartu produk uang elektronik Mandiri, eMoney.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hery, melalui kerjasama ini Bank Mandiri akan mendapatkan dua keuntungan. Pertama, Bank Mandiri bisa membantu program pemerintah selain program pajak juga program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
Namun demikian, untuk tahap awal, Hery belum bisa mengungkapkan berapa banyak lembar kartu yang disiapkan Mandiri.
Sebelumnya, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Djuniardi menyatakan, prototype aplikasi Kartin1 direncanakan rampung pada Maret 2017. Uji coba pertama (pilot project) sendiri ditargetkan bisa dilakukan pada paruh pertama tahun ini.
Tak hanya Bank Mandiri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka peluang sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Keuangan) terkait kartu pajak multi konten, Kartu Indonesia 1 (Kartin1).
"Kami siap untuk terbuka, kerjasama dengan siapapun, termasuk dengan pajak. Biar sinkron datanya antara wajib pajak dengan peserta BPJS Kesehatan," tutur Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/1).
"Rencana memang ada tapi belum ada pembicaraan mendetil," ujarnya.
Sebenarnya, kata Irfan, BPJS Kesehatan sudah mulai terintegrasi dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) peserta terkait. Terutama, untuk peserta yang daftar mandiri maupun pekerja penerima upah.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK