Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai situasi ekonomi ke depan tidak akan lebih mudah dari tahun 2016.
Karenanya, pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada meskipun berbagai lembaga internasional telah memberikan pengakuan pada upaya perbaikan.
Ia mencontohkan, naiknya peringkat kemudahan berusaha (
ease of doing business) di Indonesia dari 109 menjadi 91 merupakan salah satu bentuk pengakuan yang tidak boleh membuat pemerintah lengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Betul Indonesia mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga internasional mengenai cara mengelola perekonomian. Tetapi ini tidak meng-
underestimate tantangan yang dihadapi hari ini dan ke depan," kata Sri Mulyani dalam cara CIMB Niaga Economic Forum 2017 di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (26/1).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengungkapkan dari sisi global, tantangan muncul dari berbagai ketidakpastian yang bisa memberikan kejutan, baik positif maupun negatif.
Sebagai contoh, ketidakpastian realisasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald J. Trump, yang memberikan risiko bagi perekonomian dunia.
"Lingkungan global saat ini tidak pasti. 10 analis, kalau ditanyakan, memiliki lebih dari 10 pandangan tentang yang sedang terjadi tahun ini. Bahkan, dari Senin ke Jumat, saya yakin analisis sudah pasti ada adjusting karena yang mem-
produce ketidakpastian (Trump) sehari bisa tiga kali mencuit melalui Twiter," candanya.
Di sisi lain, hal ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia bisa lebih fokus dalam menciptakan kestabilan dan mengandalkan perekonomian domestik.
Masalah InternalDari sisi internal, Sri Mulyani mengakui Indonesia masih memiliki berbagai macam masalah struktural yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Selain itu, masalah struktural juga tidak diselesaikan dengan hanya menambah anggaran. Sebagai contoh, meskipun anggaran pendidikan terus meningkat tiap tahunnya, tahun ini Rp416,1 triliun, peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi persoalan.
Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah berupaya memperbaiki pondasi struktural yang berkelanjutan di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, pemerintah telah menerbitkan 14 paket kebijakan yang diharapkan bisa menjadi pondasi awal perbaikan iklim investasi di Indonesia pada masa mendatang.
Di sisi fiskal, pemerintah juga berupaya untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang kredibel dalam menjaga stabilitas perekonomian. Tak hanya itu, APBN juga diarahkan untuk membantu pemerintah dalam melakukan redistrusi perekonomian antar daerah sehingga lebih merata.
Secara terpisah, Chief Economist CIMB Niaga Adrian Panggabean menilai,tahun ini, volatilitas global masih akan tinggi. Selain menanti kebijakan ekonomi Trump yang bakal membuat negara lain di dunia menghadapi masalah proteksionisme, hal lain yang masih membuat potensi gejolak adalah masih gamangnya perekonomian di Uni Eropa, dan pelemahan perekonomian China.
Di Indonesia, pelaku pasar juga memantau berlangsungkan pemilihan Kepala Daerah secara serentak di lebih 100 pemerintahan daerah dan provinsi.
Namun demikian, Adrian meyakini, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bakal lebih baik dibandingkan tahun lalu. Geliat pasar barang dan jasa tahun ini ditopang oleh prospek berlanjutnya reformasi melalui serangkaian paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah.
(gen)