Sektor Jasa Dinilai Potensial Genjot Ekspor Nonmigas

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus untuk sektor jasa dalam setiap negosiasi kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra. Pasalnya sektor jasa terbukti memberikan sumbangan penting bagi peningkatan ekspor nonmigas nasional.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan, secara khusus ia telah mengkaji perdagangan jasa dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA).

"Hasil kajian menunjukkan Pemerintah Indonesia dapat menegosiasikan beberapa sektor jasa, antara lain pendidikan, kesehatan, pariwisata, keuangan, dan peternakan dengan Australia," jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (27/1).

“Sektor jasa Indonesia berkontribusi rata-rata 40 persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sehingga perdagangan jasa perlu mendapat perhatian pemerintah, khususnya dalam upaya meningkatkan ekspor nonmigas."

Ia juga menyatakan terdapat “Kajian Pengembangan Trading House dalam rangka Peningkatan Ekspor Nonmigas”. Kajian-kajian yang dilakukan merupakan bentuk komitmen BPPP dalam menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk terus berupaya mendorong perdagangan jasa.

Tjahya memaparkan, keberadaan Trading House untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga berkontribusi pada peningkatan ekspor. UKM penting didukung karena UKM merupakan sektor yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dan memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekspor, tapi potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Kinerja ekspor sektor UKM masih rendah. Hal ini antara lain disebabkan rendahnya kualitas produk, terbatasnya informasi pasar dan promosi, kurang menariknya kemasan, serta kemampuan teknis melakukan ekspor yang masih terbatas. Keberadaan Trading House diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi UKM,” tambah Tjahya.

Pilihan Redaksi Pemerintah Anggap Posisi AS di WTO Belum Jelas Kerek Investasi, Perundingan Indonesia-Uni Eropa Dimulai Sri Mulyani Tidak Takut Ramalan Investasi Global Melorot

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional Kasan Muhr mengatakan pemerintah telah mengeluarkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi untuk memastikan perekonomian Indonesia tetap tangguh dan terus tumbuh di tengah perlambatan perekonomian global.

“PKE yang telah dikeluarkan Pemerintah meliputi berbagai sektor dan harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha, khususnya UKM di daerah dalam upaya peningkatan ekspor,” jelas Kasan. (gir)