Indonesia-Pakistan Revisi Perjanjian Dagang Bulan Depan

Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Rabu, 01 Feb 2017 19:23 WIB
Pakistan merasakan penurunan transaksi dagang dengan Indonesia, sebaliknya melihat Indonesia banyak diuntungkan dengan kerja sama bilateral kedua negara.
Pakistan merasakan penurunan transaksi dagang dengan Indonesia, sebaliknya melihat Indonesia banyak diuntungkan dengan kerja sama bilateral kedua negara. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan, pemerintah Indonesia dan Pakistan belum menyepakati perubahan perjanjian dagang usai sejumlah perwakilan pengusaha Indonesia melawat ke Pakistan pada pekan lalu.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Iman Pambagyo mengatakan, kedua negara belum mengubah skema perjanjian perdagangan, namun kedua negara berkomitmen membuat hubungan perdagangan yang lebih menguntungkan.

"Pakistan melihat, (perdagangan) kita meningkat, kok dia malah menurun. Jadi, kita mau atasi dulu hambatan-hambatannya," ujar Iman di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (1/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bila sejumlah hambatan telah ditemukan, kedua negara akan memetakan kembali aturan dalam perjanjian perdagangan yang telah disepakati kedua negara.

Kemendag memberi batas waktu pengkajian perjanjian dagang dengan Pakistan rampung pada Februari ini sehingga di pertengahan bulan, pemerintah Indonesia akan melakukan lawatan ke Pakistan.

"Kita akan bicarakan pertengahan bulan ini ke Pakistan," imbuh Iman.

Untuk diketahui, nilai perdagangan kedua negara memang lebih menguntungkan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia ke Pakistan mencapai US$2,2 miliar.

Dari nilai ini, sebanyak 81,81 persen disumbang oleh ekspor komoditas minyak sawit, yakni mencapai US$1,8 miliar. Sementara, nilai ekspor Pakistan ke Indonesia hanya US$140 juta selama tahun lalu.

Selain meninjau kembali perjanjian perdagangan, lawatan Indonesia ke Pakistan pada Rabu (25/1) pekan lalu, khususnya membahas perdagangan di sektor komoditas kelapa sawit.

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pemerintah Indonesia harus membuat kesepakatan antar pemerintah (goverment to goverment/G to G) dengan Pakistan untuk memastikan pangsa pasar minyak sawit Indonesia di Pakistan.

"Jangan sampai Pakistan mengurangi konsumsi minyak sawit dan turunannya dari Indonesia, karena akan membuka peluang bagi Malaysia untuk menjual minyak sawit yang lebih besar ke sana," kata Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono.

Untuk itu, perwakilan pengusaha minyak sawit dari dua negara berinisiatif membentuk Indonesia Pakistan Palm Oil Council (IPPOC). Dalam forum tersebut, Indonesia diwakili oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), GAPKI, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri Makanan Indonesia (AIMI), dan Sucofindo.

Sedangkan Pakistan diwakili oleh organisasi dunia usaha antara lain Pakistan Vanaspati Manufacturer's Association (PVMA) dan Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA). (gen)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER