Waspada, Pemerintah Bedah Data Indikator Laju Inflasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan membedah kembali indikator-indikator yang mempengaruhi laju inflasi dalam setahun ke belakang.

Hal itu terutama indikator gejolak bahan pangan atau volatile foods dengan membandingkan kembali harga yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan harga yang diterima oleh masyarakat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, hal ini dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa data inflasi benar-benar mencerminkan kondisi harga yang diterima oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah dapat melihat langsung perkembangan harga-harga bahan pangan yang dihadapi masyarakat dengan perkembangan harga yang diukur oleh BPS.

"Sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan yang pas. Maka tadi dengan BPS, kita bahas agak dalam," ujar Suahasil usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis malam (9/2).

Dengan membedah kembali indikator inflasi, pemerintah mengharapkan mampu melihat kendala apa saja yang membuat harga suatu komoditas pangan bergejolak dan bagaimana mengendalikannya.

Di samping melihat volatile foods, Suahasil menyebutkan bahwa pemerintah juga melihat indikator lain, yakni harga yang diatur pemerintah atau administered price. Namun, hal ini tak memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengubah ketentuan administered price yang diluncurkan di tahun ini, seperti biaya administrasi pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), harga bahan bakar minyak (BBM), dan tarif dasar listrik (TDL).

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menilai, pengendalian inflasi harus sesegera dilakukan pemerintah sebagai fondasi kekuatan ekonomi Indonesia untuk menghadapi berbagai sentimen yang datang dari luar negeri.

Sentimen dari luar negeri, disebut Mirza, seperti rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed), kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, gejolak perdagangan China, hingga kenaikan harga minyak dunia.

"Kalau inflasi dijaga di level 3 persen dan tidak lebih dari 4 persen, kenaikan suku bunga di Amerika tidak harus direspon dengan kebijakan moneter di Indonesia," jelas Mirza pada kesempatan yang sama

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan bahwa pemerintah akan fokus mengendalikan volatile foods agar laju inflasi tetap sesuai dengan target yang dibidik pemerintah, yakni di bawah empat persen.

Pilihan Redaksi 29 Tahun Lebih RI Mandek di Kelompok Negara Menengah ke Bawah Inflasi jadi Mimpi Buruk Menko Darmin Tahun Ini Menko Darmin Tak Anggap Spesial Perbaikan Peringkat Moody's

"Kuncinya bisa tidak kendalikan volatile foods-nya. Sayangnya, volatile foods tidak bisa dikendalikan karena sangat tergantung pada musim," kata Darmin.

Data BPS menyebutkan laju inflasi 2016 sebesar 3,02 persen dengan inflasi Desember 2016 sebesar 0,42 persen. Namun, di Januari 2017, inflasi melesat menjadi 0,97 persen. Hal ini membuat inflasi secara tahunan sebesar 3,49 persen.

Adapun laju inflasi Januari mendapat sumbangan dari administered price sebesar 2,57 persen, volatile foods 0,67 persen, dan komponen inti -.56 persen. (gir)