Menko Darmin Tak Anggap Spesial Perbaikan Peringkat Moody's

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, perbaikan peringkat Indonesia dalam Outlook Sovereign Credit Rating dari stable menjadi positive, yang dikeluarkan Moody's Investors Service mencerminkan hasil kerja keras pemerintah selama ini dalam menjaga indikator makro ekonomi.

"Secara umum, makro ekonomi memang makin realistis, kita lebih kredibel sehingga memang tidak 'wah' tapi ya artinya sudah baik," ujar Darmin di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (9/2).

Namun begitu, Darmin mengungkapkan hal ini tak serta merta membuat pemerintah berpuas diri. Pasalnya, hasil riset dari sebuah lembaga tak dapat menjamin jalan pemerintah ke depan menjadi lebih mulus untuk menarik investasi.

Pemerintah dinilainya masih harus bekerja keras untuk mendongkrak pertumbuhan investasi yang sempat merosot ke 4,48 persen di tahun lalu. Padahal di 2015, pertumbuhan investasi mampu menembus 5,01 persen.

"Dunia tidak selalu dipengaruhi oleh satu suara. Tapi kalau pengaruh mungkin ke kepercayaan orang untuk investasi," imbuh Darmin.

Pilihan Redaksi Moody's Kerek Rating, IHSG Diramalkan Perkasa Menko Darmin Girang Dengan Seleksi Tahap I Calon Bos OJK Moody's Perbaiki Peringkat Surat Utang Indonesia Inflasi jadi Mimpi Buruk Menko Darmin Tahun Ini

Sementara itu, Moody's juga menyebutkan bahwa sisi penerimaan negara menjadi indikator yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Namun, Darmin menilai, dengan APBN 2017 yang telah disusun serealisitis mungkin, akan mampu meredam kekhawatiran dari banyak pihak terhadap kemampuan konsumsi pemerintah di tahun ini.

"Kita sudah jauh lebih realistis. Artinya, aneh juga kalau masih khawatir," tegas Darmin.

Senada dengan Darmin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat perubahan peringkat Indonesia yang diberikan oleh Moody's justru akan membuat pemerintah terus memperhatikan dengan rinci berbagai risiko yang masih muncul dan harus segera diatasi untuk menjaga berbagai indikator makro ekonomi.

"Pokoknya pemerintah akan terus memperkuat baik dari sisi kebijakan, fundamental, dan persepsi terhadap risiko yang bisa dirasionalkan lagi," kata Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, masih ada beberapa indikator yang berpotensi menjadi risiko bagi pengelolaan ekonomi, yakni kemampuan pembiayaan APBN, gejolak harga komoditas, dan dari sisi persepsi.

Untuk persepsi, Sri Mulyani menegaskan akan terus berkomunikasi dengan berbagai stake holders terkait target yang dibidik dan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, termasuk kebijakan yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi. (gen)