Adhi Karya Teken Kontrak LRT Masih Sebagai Kontraktor
CNN Indonesia
Jumat, 10 Feb 2017 17:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Adhi Karya (Persero) Tbk resmi menandatangani kontrak proyek pembangunan kereta api jenis Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) sepanjang 43 kilometer dengan nilai proyek mencapai Rp23,3 triliun termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.
Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengungkapkan, penandatangan kontrak proyek terbagi atas dua tahap. Untuk saat ini, perusahaan baru menandatangani kontrak tahap satu dan kontrak tahap dua akan disepakati dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan.
"Untuk tahap satu, dengan lintas layanan; Cawang-Cibubur, Cawang-Bekasi Timur, dan Cawang-Dukuh Atas," ujar Budi usai penandatangan secara tertutup di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jumat (10/2).
Sementara untuk tahap dua, Adhi Karya akan merampungkan jalur lintasan; Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.
Secara keseluruhan, Budi memastikan, pembangunan LRT Jabodebek tahap satu dan dua, akan tetap rampung pada 31 Mei 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015.
Tidak Berubah
Namun begitu, ada beberapa hal yang menarik dari penandatangan kontrak proyek LRT Jabodebek yang dilakukan Adhi Karya dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono siang tadi.
Pertama, tanda tangan kontrak belum memposisikan Adhi Karya sebagai investor melainkan masih seperti perencanaan awal sebagai kontraktor.
"Di perjanjian ini masih kontraktor, belum diubah. Nanti, tunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah karena pengalaman kita kan sebagai kontraktor," kata Budi.
Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan telah terang-terangan meminta perusahaan konstruksi pelat merah itu untuk ambil bagian menjadi investor dan Adhi Karya juga telah menyatakan kesediaan dan komitmennya menjadi investor sekaligus kontraktor dalam proyek.
Kedua, kontrak tersebut belum memasukan skema pembiayaan, baik mekanisme maupun tata cara pembayaran untuk memastikan kebutuhan pendanaan proyek LRT Jabodebek telah memilih sumber-sumber pendanaan.
"Ini baru akan ditentukan dalam beberapa hari ini. Dalam satu bulan akan ditentukan. Model pembayaran lagi digodok pemerintah," jelas Budi.
Sebelumnya Direktur Keuangan Adhi Karya Harris Gunawan telah menjelaskan bahwa perusahaan telah memasang kuda-kuda untuk mendapatkan pembiayaan. Yakni, dari pengajuan Penanaman Modal Negara (PMN), perilisan obligasi, dan pinjaman perbankan dalam negeri, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.
Ketiga, rekanan Adhi Karya dalam membangun LRT Jabodebek belum pula ditentukan. Padahal, dalam wacana awal, proyek LRT Jabodebek akan memasang duet Adhi Karya dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
"Nanti menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Jadi, ini masih dalam proses tender, tender pengadaan sinyal, pengadaan rel," imbuh Budi.
Seperti diketahui, pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menopang pembangunan LRT Palembang dengan nilai Rp12 triliun dengan panjang 24,5 kilometer.
Sehingga, pemerintah bermaksud mencari sumber dana lain untuk menopang pembangunan LRT Jabodebek, yakni dengan menunjuk Adhi Karya sebagai investor sekaligus kontraktor.
Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno memberi sinyal akan menunjuk perusahaan BUMN lain untuk ikut menopang beban pendanaan LRT Jabodebek.
Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengungkapkan, penandatangan kontrak proyek terbagi atas dua tahap. Untuk saat ini, perusahaan baru menandatangani kontrak tahap satu dan kontrak tahap dua akan disepakati dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara keseluruhan, Budi memastikan, pembangunan LRT Jabodebek tahap satu dan dua, akan tetap rampung pada 31 Mei 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015.
Namun begitu, ada beberapa hal yang menarik dari penandatangan kontrak proyek LRT Jabodebek yang dilakukan Adhi Karya dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono siang tadi.
 Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono |
Pertama, tanda tangan kontrak belum memposisikan Adhi Karya sebagai investor melainkan masih seperti perencanaan awal sebagai kontraktor.
"Di perjanjian ini masih kontraktor, belum diubah. Nanti, tunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah karena pengalaman kita kan sebagai kontraktor," kata Budi.
Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan telah terang-terangan meminta perusahaan konstruksi pelat merah itu untuk ambil bagian menjadi investor dan Adhi Karya juga telah menyatakan kesediaan dan komitmennya menjadi investor sekaligus kontraktor dalam proyek.
Kedua, kontrak tersebut belum memasukan skema pembiayaan, baik mekanisme maupun tata cara pembayaran untuk memastikan kebutuhan pendanaan proyek LRT Jabodebek telah memilih sumber-sumber pendanaan.
"Ini baru akan ditentukan dalam beberapa hari ini. Dalam satu bulan akan ditentukan. Model pembayaran lagi digodok pemerintah," jelas Budi.
Sebelumnya Direktur Keuangan Adhi Karya Harris Gunawan telah menjelaskan bahwa perusahaan telah memasang kuda-kuda untuk mendapatkan pembiayaan. Yakni, dari pengajuan Penanaman Modal Negara (PMN), perilisan obligasi, dan pinjaman perbankan dalam negeri, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.
Ketiga, rekanan Adhi Karya dalam membangun LRT Jabodebek belum pula ditentukan. Padahal, dalam wacana awal, proyek LRT Jabodebek akan memasang duet Adhi Karya dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
"Nanti menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Jadi, ini masih dalam proses tender, tender pengadaan sinyal, pengadaan rel," imbuh Budi.
Seperti diketahui, pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menopang pembangunan LRT Palembang dengan nilai Rp12 triliun dengan panjang 24,5 kilometer.
Sehingga, pemerintah bermaksud mencari sumber dana lain untuk menopang pembangunan LRT Jabodebek, yakni dengan menunjuk Adhi Karya sebagai investor sekaligus kontraktor.
Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno memberi sinyal akan menunjuk perusahaan BUMN lain untuk ikut menopang beban pendanaan LRT Jabodebek.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK