Peluang Transformasi Bisnis Adhi Karya Bernama Proyek LRT

Kembali pada Adhi Karya, jika berpikir realistis, jumlah kas Adhi Karya yang hanya sebesar Rp3,56 triliun per September 2016 memang tidak mungkin cukup untuk mendanai proyek LRT yang senilai Rp23 triliun.

Namun, analis senior Binaartha Securities Reza Priyambada menyebut, dengan jumlah utang Adhi Karya Rp13,26 triliun, maka rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) Adhi Karya masih berada di level 2,6 kali.

Level tersebut terbilang paling kecil jika dibandingkan dengan posisi DER perusahaan konstruksi lainnya, Di mana DER Waskita Karya 3,3 kali, Wijaya Karya 3,5 kali, dan PTPP 3,4 kali. Sehingga, paling tidak Adhi Karya bisa menaikan level rasio utangnya di level 3 kali.

Jika Adhi Karya berani menaikkan rasio utangnya hingga 3 kali, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk menambah jumlah utangnya menjadi Rp15 triliun. Sehingga, akan ada tambahan Rp1,74 triliun. Dengan demikian, perusahaan bisa berutang pada bank atau mengeluarkan obligasi.

Bahkan, Direktur Keuangan Adhi Karya Harris Gunawan berani memastikan rasio utang Adhi Karya hingga akhir 2016 masih sekitar 0,9 kali. Menurutnya, DER dihitung bukan dari keseluruhan jumlah utang, melainkan hanya dari utang bank, utang obligasi, dan utang sukuk.

"Jadi level DER kami masih sangat kecil, artinya kami masih punya ruang cukup besar untuk mengajukan utang. Kalau diitung dari total utang itu tidak fair," katanya.

Sejalan dengan itu, Toto berpendapat perusahaan dapat memberikan modal untuk proyek LRT secara perlahan sembari mencari investor lain untuk menjadi rekannya membangun LRT. Selain itu, Adhi Karya juga bisa meminta bantuan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mendapatkan pembiayaan.

“Jadi, dia juga bisa sinergi dengan perusahaan pelat merah lainnya, atau lembaga penjaminan infrastruktur, lalu menerbitkan obligasi, atau undang investor asing,” jelas Toto.

Namun demikian, jika nantinya Adhi Karya menggunakan skema dengan menggandeng investor asing, perlu diperhatikan juga tarif LRT yang akan diberikan kepada penumpang. Dalam hal ini, Adhi Karya perlu memastikan pihak mana yang boleh menentukan tarif tersebut, misalnya saja apakah porsi keputusan penentuan itu akan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah atau investor. Dengan kepastian ini, maka akan lebih menarik bagi investor asing.