Skema Pembiayaan LRT KAI-Adhi Karya Ditentukan Menteri BUMN
CNN Indonesia
Rabu, 22 Feb 2017 08:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memasrahkan rencana pembiayaan pembangunan prasarana proyek kereta api jenis Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pasalnya, hal itu terkait rencana pemerintah melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk ikut menanggung dana proyek.
Di sisi lain, Budi Karya menampik dugaan ketidaksiapan PT Adhi Karya (Persero) Tbk bila harus seorang diri menopang beban pembangunan prasarana proyek LRT Jabodebek yang memakan biaya hingga Rp23,3 triliun.
"Adhi Karya percaya diri kok. Sama-sama dengan KAI, namanya juga sinergi BUMN," ucap Budi Karya usai menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Selasa (21/2).
Menurutnya, penunjukkan Adhi Karya sebagai investor sekaligus kontraktor untuk membangun prasarana proyek LRT sepanjang 43 kilometer telah mencerminkan bahwa pemerintah mempercayai pengalaman perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.
Selain itu, Adhi Karya juga telah menyatakan komitmennya saat diminta menjadi investor sekaligus kontraktor sehingga tidak ada lagi keraguan dari kedua pihak.
Di sisi lain, rencana penunjukkan KAI untuk ikut membiayai proyek LRT Jabodebek lantaran sejak awal KAI memang ditunjuk pemerintah untuk menyuntik investasi sekaligus menyediakan sarana proyek.
Kemudian, meski pemerintah berencana menambah tanggung jawab KAI, hal itu lantaran KAI dinilai memiliki kinerja keuangan yang baik dan mumpuni untuk ikut meringankan beban Adhi Karya dalam hal ikut menyuntik dana untuk membangun prasarana proyek.
"Modal yang besar dari KAI itu adalah dia real operator dan sudah menjalankan dalam masa yang panjang. Saat ini KAI sudah untung dan memberikan kinerja yang bagus," kata Budi Karya.
"Saya pikir ini konsep yang bagus pula dari pemerintah untuk memberikan kesempatan (kepada KAI), mengapa tidak," imbuhnya.
Sementara itu, sekalipun berencana menduetkan Adhi Karya dan KAI untuk menopang kebutuhan pendanaan prasarana dan sarana proyek LRT Jabodebek, pemerintah tak serta-merta lepas tangan untuk memikirkan skema pembiayaan.
Pasalnya, lanjut Budi Karya, pemerintah telah memikirkan beberapa skema pembiayaan yang dapat digunakan kedua perusahaan jika resmi berduet menggarap LRT Jabodebek.
Skema tersebut, yakni menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN), konsep 'patungan' beberapa perusahaan (Joint Venture/JV), penerbitan Convertible Bond (CB), pemberian jaminan penerbitan obligasi (Public Service Obligation/PSO), hingga pinjaman perbankan baik dari bank BUMN maupun swasta.
Namun, penentuan skema pembiayaan sepenuhnya diserahkan Budi Karya kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, termasuk dengan pertimbangan penunjukkan BUMN lain untuk terlibat dalam proyek LRT Jabodebek.
"Belum tahu, itu wilayahnya Ibu Rini," tutup Budi.
Sekadar informasi, pemerintah menginginkan Adhi Karya mengambil peran ganda dalam pembangunan prasarana proyek LRT Jabodebek, yakni sebagai investor dan kontraktor.
Pasalnya, hal itu terkait rencana pemerintah melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk ikut menanggung dana proyek.
Di sisi lain, Budi Karya menampik dugaan ketidaksiapan PT Adhi Karya (Persero) Tbk bila harus seorang diri menopang beban pembangunan prasarana proyek LRT Jabodebek yang memakan biaya hingga Rp23,3 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penunjukkan Adhi Karya sebagai investor sekaligus kontraktor untuk membangun prasarana proyek LRT sepanjang 43 kilometer telah mencerminkan bahwa pemerintah mempercayai pengalaman perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.
Di sisi lain, rencana penunjukkan KAI untuk ikut membiayai proyek LRT Jabodebek lantaran sejak awal KAI memang ditunjuk pemerintah untuk menyuntik investasi sekaligus menyediakan sarana proyek.
Kemudian, meski pemerintah berencana menambah tanggung jawab KAI, hal itu lantaran KAI dinilai memiliki kinerja keuangan yang baik dan mumpuni untuk ikut meringankan beban Adhi Karya dalam hal ikut menyuntik dana untuk membangun prasarana proyek.
"Modal yang besar dari KAI itu adalah dia real operator dan sudah menjalankan dalam masa yang panjang. Saat ini KAI sudah untung dan memberikan kinerja yang bagus," kata Budi Karya.
"Saya pikir ini konsep yang bagus pula dari pemerintah untuk memberikan kesempatan (kepada KAI), mengapa tidak," imbuhnya.
Sementara itu, sekalipun berencana menduetkan Adhi Karya dan KAI untuk menopang kebutuhan pendanaan prasarana dan sarana proyek LRT Jabodebek, pemerintah tak serta-merta lepas tangan untuk memikirkan skema pembiayaan.
Pasalnya, lanjut Budi Karya, pemerintah telah memikirkan beberapa skema pembiayaan yang dapat digunakan kedua perusahaan jika resmi berduet menggarap LRT Jabodebek.
Skema tersebut, yakni menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN), konsep 'patungan' beberapa perusahaan (Joint Venture/JV), penerbitan Convertible Bond (CB), pemberian jaminan penerbitan obligasi (Public Service Obligation/PSO), hingga pinjaman perbankan baik dari bank BUMN maupun swasta.
"Belum tahu, itu wilayahnya Ibu Rini," tutup Budi.
Sekadar informasi, pemerintah menginginkan Adhi Karya mengambil peran ganda dalam pembangunan prasarana proyek LRT Jabodebek, yakni sebagai investor dan kontraktor.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK