Kemenkeu Rangkul Pemda Dongkrak Setoran Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk menggenjot penerimaan pajak. Hal ini diyakini sebagai bagian dari reformasi pajak.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengaku, selama ini, koordinasi antara keduanya belum optimal. Padahal, pemda selaku pemungut pajak daerah memiliki informasi terkait wajib pajak yang berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Kami optimalkan (koordinasi). Kami sudah berkali-kali kirim surat, tetapi kadang bupati atau walikota tidak (menanggapi) kan," tutur Mardiasmo saat ditemui di Gedung Mar'ie Muhammad DJP, Rabu (22/2).

Pilihan Redaksi Tax Amnesty Segera Berakhir, Dirjen Pajak Mengaku Sedih Fiskus Diimbau Periksa Wajib Pajak Sesuai Prosedur Ditjen Pajak Surati 425 Ribu Pemohon Tax Amnesty

Mardiasmo mengungkapkan, reformasi pajak harus diiringi dengan dua kunci, yaitu akses informasi dan kerja sama. Karenanya, kerja sama pemda dalam memberikan akses informasi menjadi penting.

Mardiasmo mencontohkan, pelaku usaha takut kepada kepala daerah, karena pemda berwenang dalam memberikan izin berusaha di daerahnya. Karena itu, kepala daerah diharapkan dapat membantu pemerintah pusat untuk mengingatkan soal pembayaran pajak penghasilan (PPh) pelaku usaha yang bersangkutan.

Selain itu, pemda juga bisa memberikan informasi atau profil wajib pajak, mengingat daerah memiliki data pajak daerah seperti pajak hotel dan pajak restoran. "Kan sekarang di Jogja, di Solo banyak pengusaha hotel baru. Dia (pengusaha hotel) sudah bayar PPh-nya atau belum, tidak hanya pajak hotel atau restorannya," terangnya.

Tidak hanya itu, Kemenkeu juga tengah mempertimbangkan untuk memungut PPh wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bersamaan dengan pembayaran retribusi pasar tradisional daerah.

"UMKM itu kan banyak di pasar. Kalau kami gabungkan dengan restribusi pasar bagaimana? Jadi, pada saat pemda memungut retribusi pasar sekaligus dia memungut PPh UMKM," tutur Mardiasmo.

Kendati demikian, Mardiasmo belum bisa menyebutkan kapan kebijakan tersebut akan terealisasi.

Sebagai informasi, tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.307,6 triliun atau naik 18,34 persen dari realisasi tahun lalu, Rp1.104,9 triliun. (bir/gen)