Komisi VI DPR Bentuk Panja Terkait Restrukturisasi Pertamina

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia kerja (panja) terkait restrukturisasi PT Pertamina (Persero) yang mencopot direktur utamanya, Dwi Soetjipto, dan mempertanyakan kehadiran kursi wakil direktur dalam struktur organisasi.

"Pertamina ini perusahaan strategis, maka dalam mengelolanya tak boleh sembarangan," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana, mengutip Antara, Kamis (23/2).

Azam mempertanyakan keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengganti pucuk pimpinan Pertamina di tengah pencapaian pendapatan tertinggi perusahaan migas pelat merah tersebut di sepanjang tahun lalu.

Pilihan Redaksi Di Bawah Komando Dwi Soetjipto, Laba Pertamina US$3,14 Miliar Ganti Direksi, Pertamina Tetap Katrol Merek Lewat Balapan Kementerian BUMN Seleksi Orang Dalam untuk jadi Bos Pertamina

Komisi VI, sambung Azam, meminta Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah dan Pertamina untuk menyerahkan dokumen AD/ART.

Kemudian, ia juga meminta keduanya menyerahkan hasil rekomendasi Accenture Konsultan beserta dengan biaya jasa penyewaan konsultan untuk memberikan rekomendasi struktur organisasi di tubuh Pertamina.

Azam menegaskan, Panja akan memanggil beberapa pengurus dan direksi lama Pertamina untuk meminta kejelasan dari struktur organisasi.

Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengklaim, penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina sesuai dengan pasal 25 dalam AD/ART Pertamina.

"Apabila jabatan lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum mengisi jabatan yang lowong, maka salah seorang direksi lainnya yang ditunjuk dewan komisaris akan ditetapkan oleh RUPS sementara menjalankan sebagai Plt pada jabatan yang lowong tersebut," kata Edwin.

Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih rinci jawaban atas pertanyaan dari Komisi VI yang mempertanyakan kekisruhan Pertamina yang mengakibatkan istilah "matahari kembar" naik daun di instansi tersebut. Matahari kembar yang dimaksud adalah dualisme kepemimpin.

Edwin juga menjelaskan bahwa kehadiran kursi wakil direktur dalam struktur organisasi karena interpretasi dari apa yang disebut jabatan "COO" di mana tugasnya menghubungkan antara tanggungjawab operasional dan pemasaran minyak.

Pun demikian, ia mengaku, belum bisa menyiapkan jawaban dan data atas pertanyaan yang dilayangkan oleh Komisi VI karena hal tersebut diluar dari prediksi dan agenda yang sudah tersusun. (bir/gen)