Arcandra 'Curhat' Imbas Bunga Bank dan Politik ke Tambang
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Rabu, 01 Mar 2017 12:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyatakan, suku bunga pinjaman di Indonesia yang masih tinggi dan sentimen politik masih menjadi penyebab kelemahan pengelolaan tambang di Indonesia.
Suku bunga pinjaman perbankan di Indonesia secara rata-rata saat ini masih diatas 10 persen. Dengan kondisi ini, Indonesia dinilai tak akan pernah bisa mengelola tambang tanpa melalui dana asing sampai kapan pun.
"Di New York, bunga obligasi dengan tempo 30 tahun itu cuma 3 persen. Kalau bicara komersial, kita harus bisa menurunkan suku bunga agar pengusaha nyaman. Kalau menggunakan pendanaan dalam negeri, maka biayanya lebih mahal. Ini persoalan kita," papar Arcandra, Rabu (1/3).
Tak hanya butuh pinjaman asing, Indonesia pun butuh bantuan perusahaan asing untuk membantu Indonesia dalam mengeruk tambang bawah tanah. Pasalnya, dari segi teknologi sendiri hanya sedikit perusahaan Indonesia yang mampu mengeruk tambang bawah tanah, seperti PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
"Tapi yang terjadi sekarang, apakah kita mampu mengelola tambang bawah tanah dibanding negara lain? Apakah kita punya dana mengelola tambang sendiri?" tuturnya.
Selain itu, ia menilai permasalahan dari pengolahan tambang di Indonesia juga tak lepas dari hal-hal politik. Di mana, ia menilai hal itu tidak substansial terhadap persoalan yang ada.
Misalnya saja, Arcandra yang dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Huatahaen terkait jabatan Arcandra sebagai konsultan perorangan PT Pertamina EP dengan kontrak Pertamina EP sebesar US$477 ribu pada 21 November 2013 lalu.
"Apa enggak ada energi positif untuk menghadapi solusi-solusi secara real. Mari bersama-sama mengarahkan energi kita, semakin banyak energi negatif semakin enggak tahu negara ini mau dibawa ke mana," tandas dia. (gir)
Suku bunga pinjaman perbankan di Indonesia secara rata-rata saat ini masih diatas 10 persen. Dengan kondisi ini, Indonesia dinilai tak akan pernah bisa mengelola tambang tanpa melalui dana asing sampai kapan pun.
"Di New York, bunga obligasi dengan tempo 30 tahun itu cuma 3 persen. Kalau bicara komersial, kita harus bisa menurunkan suku bunga agar pengusaha nyaman. Kalau menggunakan pendanaan dalam negeri, maka biayanya lebih mahal. Ini persoalan kita," papar Arcandra, Rabu (1/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi yang terjadi sekarang, apakah kita mampu mengelola tambang bawah tanah dibanding negara lain? Apakah kita punya dana mengelola tambang sendiri?" tuturnya.
Misalnya saja, Arcandra yang dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Huatahaen terkait jabatan Arcandra sebagai konsultan perorangan PT Pertamina EP dengan kontrak Pertamina EP sebesar US$477 ribu pada 21 November 2013 lalu.
"Apa enggak ada energi positif untuk menghadapi solusi-solusi secara real. Mari bersama-sama mengarahkan energi kita, semakin banyak energi negatif semakin enggak tahu negara ini mau dibawa ke mana," tandas dia. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK