BPS Waspadai Inflasi Lanjutan Maret dan Mei Akibat Listrik
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Rabu, 01 Mar 2017 17:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) menilai pemerintah perlu mewaspadai laju inflasi Maret dan Mei mendatang yang diperkirakan akan kembali terkerek, bersamaan dengan pemberlakuan perubahan tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan 900 voltampere (VA).
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, perkiraan meningkatnya laju inflasi tercermin dari inflasi di Januari lalu yang meningkat drastis menjadi 0,97 persen dari sebelumnya, 0,42 persen di Desember 2016.
Adapun kenaikan laju inflasi pada Januari lalu, disumbang oleh kenaikkan sejumlah harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) berupa kenaikan TDL 900 VA pada 1 Januari, peningkatan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada 6 Januari.
"Ada kenaikan dan beban pada Maret dan Mei, itu pasti akan berdampak," ujar Suhariyanto di kantornya, Rabu (1/3).
Hal ini membuat BPS memperkirakan laju inflasi akan kembali terkerek. Sebab, pemerintah mulai memberlakukan tarif listrik baru pada hari ini, yakni dari Rp791 per kilo Watt hour (kWh) menjadi Rp1.034 per kWh.
Pencabutan subsidi yang mengerek tarif listrik akan berlanjut pada 1 Mei 2017. Saat itu pemerintah menaikkan TDL 900 VA, dari Rp1.034 per kWh menjadi Rp1.352 per kWh sehingga pada Juli 2017, tarif listrik untuk 12 golongan telah mengalami penyesuaian tarif.
Namun begitu, BPS menyadari bahwa pemerintah tak bisa menghindari potensi kenaikan inflasi di sepanjang bulan ini. Pasalnya, aturan yang telah ditetapkan tak mungkin diubah dan telah dihitung matang oleh pemerintah, termasuk dampak dari terkereknya inflasi.
Redam Inflasi Makanan
Hanya saja, BPS meyakini dengan potensi kenaikan inflasi tersebut, setidaknya pemerintah akan melancarkan strategi pengendalian komponen penyumbang inflasi lainnya, yakni komponen gejolak harga pangan (volatile foods).
Untuk pengendalian volatile foods, Suhariyanto mengklaim, langkah ini telah dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sepanjang bulan lalu dan telah berhasil.
Hal ini, kata Suhariyanto, terlihat dari sumbangan volatile foods dalam inflasi Februari 2017 yang mengalami penurunan, dari 0,67 persen menjadi 0,36 persen.
"Pemerintah dan BI menekan laju inflasi melalui volatile foods melalui penguatan infrastruktur logistik pangan sehingga harga pangan tidak mengalami inflasi tapi justru mengalami," jelas Suhariyanto.
Bila pengendalian volatile foods berlanjut dan kian membaik, BPS meramalkan, potensi peningkatan laju inflasi di Maret dan Mei mendatang akan mampu dikontrol oleh pemerintah.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo melihat, potensi pengendalian volatile foods oleh pemerintah memang besar. Pasalnya, BPS mencatat, memasuki bulan Februari, sejumlah sentra produksi komoditas pangan mengalami masa panen sehingga memiliki cadangan pangan yag cukup sehingga harga akan tetap terkontrol.
"Misalnya, harga gabah di tingkat petani itu turun 2,41 persen sehingga itu akan berimbas pada harga beras di bulan Maret, itu bisa menjaga inflasi," kata Sasmito pada kesempatan yang sama.
Seperti diketahui, di bulan Februari ini, laju inflasi sebesar 0,23 persen cenderung menunjukkan penurunan dibandingkan laju inflasi Januari lalu sebesar 0,97 persen.
BPS menilai, penurunan inflasi di Februari karena berkurangnya pengeluaran masyarakat bila dibandingkan Januari. Di mana masyarakat harus menyesuaikan besaran pengeluaran berdasarkan administered price yang melonjak, seperti tarif listrik dan biaya STNK dan BPKB. (gen)
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, perkiraan meningkatnya laju inflasi tercermin dari inflasi di Januari lalu yang meningkat drastis menjadi 0,97 persen dari sebelumnya, 0,42 persen di Desember 2016.
Adapun kenaikan laju inflasi pada Januari lalu, disumbang oleh kenaikkan sejumlah harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) berupa kenaikan TDL 900 VA pada 1 Januari, peningkatan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada 6 Januari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini membuat BPS memperkirakan laju inflasi akan kembali terkerek. Sebab, pemerintah mulai memberlakukan tarif listrik baru pada hari ini, yakni dari Rp791 per kilo Watt hour (kWh) menjadi Rp1.034 per kWh.
Namun begitu, BPS menyadari bahwa pemerintah tak bisa menghindari potensi kenaikan inflasi di sepanjang bulan ini. Pasalnya, aturan yang telah ditetapkan tak mungkin diubah dan telah dihitung matang oleh pemerintah, termasuk dampak dari terkereknya inflasi.
Redam Inflasi Makanan
Hanya saja, BPS meyakini dengan potensi kenaikan inflasi tersebut, setidaknya pemerintah akan melancarkan strategi pengendalian komponen penyumbang inflasi lainnya, yakni komponen gejolak harga pangan (volatile foods).
Hal ini, kata Suhariyanto, terlihat dari sumbangan volatile foods dalam inflasi Februari 2017 yang mengalami penurunan, dari 0,67 persen menjadi 0,36 persen.
"Pemerintah dan BI menekan laju inflasi melalui volatile foods melalui penguatan infrastruktur logistik pangan sehingga harga pangan tidak mengalami inflasi tapi justru mengalami," jelas Suhariyanto.
Bila pengendalian volatile foods berlanjut dan kian membaik, BPS meramalkan, potensi peningkatan laju inflasi di Maret dan Mei mendatang akan mampu dikontrol oleh pemerintah.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo melihat, potensi pengendalian volatile foods oleh pemerintah memang besar. Pasalnya, BPS mencatat, memasuki bulan Februari, sejumlah sentra produksi komoditas pangan mengalami masa panen sehingga memiliki cadangan pangan yag cukup sehingga harga akan tetap terkontrol.
"Misalnya, harga gabah di tingkat petani itu turun 2,41 persen sehingga itu akan berimbas pada harga beras di bulan Maret, itu bisa menjaga inflasi," kata Sasmito pada kesempatan yang sama.
Seperti diketahui, di bulan Februari ini, laju inflasi sebesar 0,23 persen cenderung menunjukkan penurunan dibandingkan laju inflasi Januari lalu sebesar 0,97 persen.
BPS menilai, penurunan inflasi di Februari karena berkurangnya pengeluaran masyarakat bila dibandingkan Januari. Di mana masyarakat harus menyesuaikan besaran pengeluaran berdasarkan administered price yang melonjak, seperti tarif listrik dan biaya STNK dan BPKB. (gen)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK