Freeport Pusat Hapus Rencana Investasi US$1 Miliar per Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Memo internal PT Freeport Indonesia yang berbunyi 'perusahaan tidak akan kembali berbisnis seperti biasanya' tersebar menyusul pemangkasan produksi di tambang Grasberg dan pemutusan hubungan kerja/PHK dengan sejumlah penambang sebagai buntut dari larangan ekspor konsentrat hasil tambang.

Larangan ekspor konsentrat hasil tambang merupakan dampak dari perubahan peraturan perusahaan tambang dari sebelumnya Kontrak Karya (KK) jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dalam memo yang ditulis pada 28 Februari 2017 itu juga disebutkan bahwa Freeport mengurungkan niatnya berinvestasi senilai US$ 1 miliar tiap tahun. Tadinya, perusahaan berencana berinvestasi untuk ekspansi pada tambang bawah tanah dan tambang terbuka Grasberg di Papua.

Lihat juga: Bank Papua Setop Kucurkan Kredit ke Karyawan Freeport

Namun, perubahan aturan memaksa terhentinya kegiatan ekspor konsentrat perusahaan. Freeport juga terpaksa memangkas produksi tembaga dari tambang Grasberg sebesar 95 ribu ton per hari pada tahun ini dari tahun sebelumnya sebanyak 140 ribu.

"Ini bukan arah yang kami ingin tuju. Investasi sangat dibutuhkan untuk membangun bisnis di masa depan yang akan menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Papua dan membuka ribuan kesempatan kerja," demikian bunyi memo yang ditinjau Reuters, Kamis (2/3).

Ditanya mengenai memo tersebut, juru bicara Freeport Indonesia menyebutkan bahwa penghentian kegiatan operasional di tambang Grasberg dan pemangkasan produksi merupakan upaya penyesuaian diri dengan kapasitas Smelting Gresik dan kesalahan teknis yang terjadi.

Dalam memo tersebut, Freeport menuturkan bahwa sepanjang bulan lalu, manajemen telah merevisi rencana operasional, memperlambat ekspansi bawah tanah, termasuk mengumumkan PHK demi efisiensi.

Lihat juga: Pemegang Saham Tekan Freeport Lawan Pemerintah Indonesia

"Ini adalah langkah-langkah yang menyakitkan, tetapi perusahaan perlu untuk bertahan hidup. Sementara, perusahaan bekerja dengan pemerintah Indonesia untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama untuk melanjutkan ekspor konsentrat tembaga," tutur juru bicara tersebut.

Menurutnya, Freeport tidak bisa kembali berbisnis seperti biasanya, meskipun nantinya mencapai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Produksi tembaga belum dimulai lagi di Grasberg sebagai dampak dari pelarangan ekspor konsentrat hasil tambang.

Awal pekan ini, CEO Freeport-McMoran Inc Richard Adkerson menuduh, perubahan aturan yang diberlakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya perampasan kekayaan Freeport sebagai perusahaan tambang tembaga publik terbesar kedua di dunia. Freeport berniat membawa sengketa ini ke peradilan internasional arbitrase. (bir/gen)