GSPF Desak Menko Luhut Selesaikan Polemik Freeport

Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Kamis, 09 Mar 2017 17:00 WIB
Menurut GSPF, setiap hari sejumlah pekerja mengantri untuk menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hingga kini, 200 pekerja sudah dirumahkan.
Menurut GSPF, setiap hari sejumlah pekerja mengantri untuk menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hingga kini, 200 pekerja sudah dirumahkan. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Solidaritas pekerja PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (9/3). Sebanyak 16 perwakilan yang hadir mendesak Luhut menyelesaikan polemik Freeport yang berkepanjangan.

Juru Bicara GSPF Virgo Salosa mengatakan, setiap harinya, sejumlah pekerja mengantri untuk menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh manajemen Freeport. Hingga kini, sekitar 1.600 pekerja mengalami PHK, di mana 200 pekerja di antaranya telah dirumahkan.

Namun, dalam melancarkan usahanya itu, GSPF harus menelan pil pahit. Pasalnya, mereka yang sudah mengatur janji bertemu dengan Luhut malah cuma bertemu selama 10 menit di Lobi Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

"Kami sangat menyayangkan. Dari pagi kami sudah konfirmasi untuk bertemu (Luhut), tetapi kami hanya diterima di sini (lobi) dan membicarakan hal yang sangat sepele," ujarnya usai bertemu Luhut, Kamis (9/3).

Pertemuan kilat itu bukan tanpa alasan. Sejak pukul 9.00 hingga pukul 13.20, Luhut harus memimpin sejumlah rapat dengan jajarannya. Sementara, pada pukul 13.30, Luhut harus memiliki rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Karenanya, Luhut meminta perwakilan menemuinya kembali pada pukul 17.00 di kantornya. Namun, permintaan itu ditolak oleh GSPF. GSPF bahkan meminta Luhut segera mengunjungi Timika dan bertemu kembali dengan perwakilan di sana.

Permintaan tersebut akan dikabulkan Luhut, mengingat pihaknya memang sudah ada rencana untuk mengunjungi Timika. Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Kementerian Keuangan menyelesaikan masalah dengan Freeport sesuai ketentuan.

"Pemerintah tidak ada keinginan sama sekali untuk mengorbankan pekerja Freeport. Saya yakin, dalam waktu tidak terlalu lama, masalah ini selesai," tegas Luhut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

(bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER