Pemerintah Belum Tunjuk Induk BUMN Holding Sektor Farmasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku belum menunjuk induk holding untuk sektor farmasi. Padahal, pembentukan holding ini ditargetkan rampung tahun ini.

Wahyu Kuncoro, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN mengatakan, kajian terhadap beberapa perusahaan farmasi yang dimiliki BUMN masih terus dilakukan. Sehingga, Menteri BUMN Rini Soemarno belum dapat memutuskan perusahaan mana yang akan memimpin.

"Kami kan kaji satu per satu. Misalnya, kinerjanya seperti apa. Terus ya itu balik lagi ke ibu Menteri, belum diputuskan," ungkap Wahyu, Kamis (9/3).

Pilihan Redaksi Inalum Serap Saham Freeport Usai Holding BUMN Tambang Kementerian BUMN Minta DPR Tak Permasalahkan Holding Tambang

Namun, untuk anggota dari holding sektor farmasi sendiri nantinya akan terdiri dari PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Bio Farma, dan PT Phapros Tbk. Pembentukan holding sektor farmasi ini diperkirakan dapat direalisasikan pada semester II 2017.

Holding farmasi ini bisa terbentuk jika enam sektor holding yang sebelumnya ditargetkan rampung tahun lalu. Enam sektor holding tersebut diantaranya, sektor minyak dan gas (migas), sektor pertambangan, sektor perumahan, sektor pembiayaan, sektor pangan, dan sektor infrastruktur.

"Begitu yang enam holding itu beres, kami segera menambah untuk holding nya," kata Wahyu.

Seperti diketahui, aturan terkait pembentukan holding secara umum, yakni PP 72 Tahun 2016, masih terganjal di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena dinilai akan menghilangkan pengawasan DPR kepada perusahaan pelat merah.

PP 72 Tahun 2016 sendiri berisi tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. PP tersebut merupakan dasar dari pembentukan PP lanjutan terkait holding per sektornya.

"Kalau holding enam sektor itu sudah bisa digulirkan, ya bisa lebih cepat. Soalnya, kan kendalanya kan di ketentuan," tutup Wahyu. (bir)