AirNav Siap Optimalkan Ruang Udara Militer untuk Maskapai RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia mengatakan, ruang udara di pulau Jawa bagian Selatan yang biasanya kerap digunakan untuk aktivitas militer, bisa digunakan untuk mengakomodasi penerbangan sipil.

Hal ini diperoleh dari evaluasi uji coba penerbangan sipil yang dilakukan beberapa maskapai penerbangan.

Direktur Utama AirNav Novie Riyanto mengatakan, beberapa maskapai menyatakan kepuasannya setelah melalui jalur Selatan berkali-kali. Bahkan, ada maskapai yang berterima kasih karena jalur Selatan Pulau Jawa bisa dilalui penerbangan sipil.

"Sejauh ini melalui uji coba yang dilakukan, beberapa maskapai sudah puas dengan penerbangan sipil di jalur Selatan. Bahkan, selain uji coba, jalur Selatan ini juga sudah dijadikan rute pengalihan (divert) jika terdapat sesuatu yang mengganggu penerbangan di pantai utara Jawa," terang Novie, Jumat (10/3)

Menurutnya, uji coba ini telah dilakukan sejak lama dan masih akan terus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Di dalam uji coba tersebut, pesawat diperbolehkan mengudara dalam ketinggian 30 ribu kaki namun tidak diperbolehkan terbang dalam radius 70 mil dari Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur.

Uji coba ini rencananya akan berlangsung hingga peraturan pemerintah terkait penggunaan ruang udara ini keluar. Rencananya, peraturan pemerintah ini akan mengatur pembagian ruang udara antara penerbangan sipil dan militer di Selatan Jawa.

Kendati demikian, ia masih belum tahu jenis payung hukum yang akan diterbitkan. Kemungkinan, payung hukum tersebut berbentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah. Menurutnya, sejauh ini peraturan tersebut sudah masuk ke dalam Sekretariat Negara.

Pilihan Redaksi AP II Kucurkan Rp625 Miliar untuk Bangun Runway Dalam Waktu Dekat AirNav Bakal Punya Bos Baru Novie Riyanto jadi Bos Baru AirNav Indonesia Airnav Incar Kantongi Pendapatan Rp2,8 Triliun di 2017

"Kami benar-benar tinggal menunggu aturan pemerintah saja," jelasnya.

Meski diapresiasi maskapai, Novie mengaku aktivasi jalur penerbangan Selatan Jawa memiliki kekurangan tersendiri. Salah satunya adalah penggunaan avtur yang semakin boros lantaran maskapai tetap tidak diperbolehkan mengudara dalam radius 70 mil dari Madiun.

Sayangnya, Novie tak ingat berapa besar pemborosan bahan bakar yang dikeluarkan maskapai akibat hal tersebut. "Data mengenai penggunaan bahan bakar liter per kilometer (km) masih akan didetilkan lagi," jelasnya.

Menurutnya, jalur Selatan Jawa perlu diaktivasi karena akan ada banyak bandara yang bergantung dari rute tersebut. Diantaranya adalah Bandara Tunggul Walung di Cilacap dan beberapa bandara yang akan dibangun di Purwokerto, Yogyakarta, hingga Bandara Tasikmalaya.

"Kami dikejar tenggat waktu karena akan ada beberapa bandara yang akan aktif di Jawa bagian Selatan. Tapi kami juga tidak mau kegiatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) malah terganggu. Makanya, kami perlu melakukan problem solving dalam bentuk aturan pemerintah agar ini menjadi legal," pungkas Novie. (gen)