Darmin Tunda Pengajuan Revisi Perpres Proyek Strategis

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, terpaksa menunda pengajuan rancangan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Belum diajukan. Karena, tiba-tiba ada usulan penambahan proyek dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jadi, kami mau lihat dulu, agak banyak lagi," ujarnya, Selasa (14/3).

Darmin menjelaskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajukan belasan proyek sesuai bidang kementeriannya kepada Darmin untuk dimasukkan ke dalam daftar PSN yang seharusnya diajukan Darmin kepada Jokowi beberapa waktu lalu.

Pilihan Redaksi Pemerintah Siap Bangun Satelit Canggih Senilai US$400 Juta Tol Cisumdawu dan Serang-Panimbang Masuk Proyek Strategis Kalimantan Utara Disiapkan jadi Pusat Industri Aluminium

Sayangnya, Darmin enggan merinci belasan proyek yang baru saja diajukan tersebut. Namun, dengan pengajuan proyek tersebut, ia ingin melihat lebih rinci apakah proyek-proyek dari Susi cocok dimasukkan ke dalam daftar PSN yang selanjutnya diteruskan dalam rancangan perubahan Perpres.

"Saya mau lihat dulu, karena itu masukannya harus dirapatkan dulu. Apakah kami mau maju dulu atau kami mau dimasukkan, diproses dulu," terang Darmin.

Terkait daftar proyek yang telah resmi dituangkan dalam rancangan perubahan Perpres PSN, Darmin memastikan, tak ada lagi yang diubah. Pasalnya, seleksi ketat, mulai dari anggaran hingga pelaksanaan proyek sudah dianggap matang oleh kementeriannya, sehingga mantap diajukan kepada Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan sebanyak 225 proyek dan satu program di bidang ketenagalistrikan, yakni proyek listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW) masuk sebagai daftar PSN sesuai Perpres 3/2016.

Namun, dalam perjalanannya, dari seluruh proyek yang memakan pembiayaan hingga Rp2.826 triliun tersebut, baru sekitar 20 proyek dengan nilai Rp27,6 triliun yang baru rampung dikerjakan oleh pemerintah. Otomatis, masih ada sekitar 205 proyek yang masih berjalan.

Kemudian, dari 205 proyek, sebanyak 18 proyek dengan nilai mencapai Rp58,4 triliun diputuskan pemerintah untuk keluar dari daftar PSN. Alasannya, tingkat kestrategisan proyek berkurang, sehingga dapat dikerjakan tanpa masuk ke dalam daftar prioritas. Alhasil, PSN tinggal berisikan 187 proyek dan satu program ketenagalistrikan.

Perjalanan berlanjut pada awal tahun ini, di mana pemerintah menambahkan sebanyak 78 proyek untuk masuk ke dalam daftar PSN, sehingga total proyek menjadi 265 proyek dan satu program ketenagalistrikan. Bersamaan dengan penambahan, ia beranggapan, pemerintah perlu mengubah rancangan Perpres 3/2016 tersebut.