Sri Mulyani Kerek Pembiayaan Rumah Murah Jadi Rp9,7 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim telah mengerek akses pembiayaan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Rp9,2 triliun di tahun lalu menjadi Rp9,7 triliun di tahun ini.

Akses pembiayaan ini dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam skema pembiayaan melalui PPDPP ini, pemerintah akan bekerja sama dengan perbankan nasional dan Bank Pembanguan Daerah (BPD) untuk memberikan akses pembiayaan pembangunan rumah kepada MBR.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, dengan peningkatan akses pembiayaan untuk perumahan MBR tersebut akan mampu meningkatkan jumlah pembangunan rumah dan memangkas selisih kekurangan rumah dari total kebutuhan rumah (backlog) sekitar 12 juta unit.

Berdasarkan catatan Sri Mulyani, pada tahun lalu, dengan pemberian akses pembiayaan sebesar Rp9,2 triliun melalui PPDPP, pemerintah mampu membangun sebanyak 83.493 unit rumah bagi MBR.

Sementara, dari anggaran rutin yang diberikan pemerintah ke Kementerian PUPR, pemerintah mampu membangun sekitar 21.763 unit rumah susun dan 154.347 unit bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya.

"Untuk 2017 kami targetkan Rp9,7 triliun untuk membangun 175 ribu rumah MBR (melalui akses pembiayaan ke PPDPP)," ujar Sri Mulyani di perhelatan Investor Gathering 2017 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3).

Selain membangun 175 ribu unit rumah bagi MBR, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah juga membidik target pembangunan 13.253 unit rumah susun dan 100 ribu unit bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Target ini merupakan bagian dari program satu juta rumah yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hanya saja, bersamaan dengan target itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah tak bisa bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan pendanaan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 ke PPDPP maupun Kementerian PUPR langsung.

Oleh karenanya, Sri Mulyani mengatakan perlu mendapat bantuan dari sejumlah lembaga penyalur pembiayaan kredit perumahan, misalnya SMF dan kalangan swasta.
Khususnya kepada SMF, Sri Mulyani berpesan agar SMF mampu menelurkan inovasi skema pembiayaan yang mampu menarik minat investor swasta untuk ikut menanamkan dananya di pembangunan rumah.

Di saat yang bersamaan, meski tak merinci seberapa besar potensinya, namun Sri Mulyani menilai potensi investasi dari swasta sangatlah besar. Hanya saja, dibutuhkan skema pembiayaan yang menarik dan tetap menguntungkan bagi swasta.

"Selama ini dana-dana dari masyarakat tidak bisa masuk karena masyarakat maunya menanamkan uang dalam jangka pendek. Sementara, untuk perumahan jangka panjang. Jadi, peran untuk menciptakan jembatan (melalui skema pembiayaan)," imbuh Sri Mulyani.

Pilihan Redaksi Bank Dunia Suntik Indonesia Rp5,85 Triliun untuk Rumah Murah 'Wong Cilik' Bisa KPR Rp500 Juta Lewat BPJS Ketenagakerjaan Pembangunan Rumah Murah Terganjal Aturan Daerah

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah mencapai Rp27,4 triliun sampai akhir 2016 lalu. Dana tersebut berhasul dialirkan kepada lebih dari 570 ribu debitur KPR untuk 570 ribu rumah dari Aceh sampai Papua.

"Penyaluran didapat dari pinjaman sebesar Rp20,2 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp7,2 triliun," ucap Ananta pada kesempatan yang sama.

Selain menyalurkan pembiayaan dari pinjaman dan sekuritisasi, Ananta menuturkan bahwa SMF juga memberikan pembiayaan dari kas internal SMF, yakni sebesar Rp5,4 triliun di tahun lalu dan targetnya di tahun ini dapat meningkat menjadi Rp5,7 triliun.