Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal optimistis soal perubahan kelayakan investasi dari lembaga pemeringkat internasional, Standar & Poor's (S&P), setelah lembaga tersebut menyelesaikan hasil surveinya dari data-data ekonomi yang telah diberikan pemerintah.
Sri Mulyani sendiri menuturkan bahwa dirinya telah memaparkan sejumlah indikator ekonomi Indonesia kepada S&P, seperti yang sebelumnya juga dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada S&P.
Paparan tersebut antara lain target penerimaan pajak, defisit, belanja, subsidi, dan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, Sri Mulyani menuturkan bahwa dirinya juga berusaha meyakinkan S&P dari sisi bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak hanya realistis dan kredibel dari segi asumsi dasarnya, namun juga ketahanannya akan sentimen-sentimen yang datang dari global.
"Hal-hal yang menggambarkan apakah APBN kita kredibel dan mampu secara fleksibel merespon apabila ada perubahan harga minyak dan Fed Fund Rate," ucap Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3).
Adapun dari pemaparan tersebut, khususnya kemampuan APBN menghadapi sentimen global, membuat Sri Mulyani yakin bahwa S&P akan memberikan perubahan kenaikan status dari semula BB+ menjadi layak investasi pada Indonesia, seperti halnya yang telah dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional lainnya, yakni Fitch Ratings dan Moody's.
"(kemampuan APBN menghadapi perubahan) bukan hanya pada perubahan yang trik yang menimbulkan persoalan mengenai rating kita," imbuhnya.
Sebelumnya, Darmin Nasution juga menilai bahwa tidak ada alasan bagi S&P untuk tidak mengerek status Indonesia dari Bb+ menjadi layak investasi. Pasalnya, fundamental ekonomi yang baik dan asumsi makro yang meyakinkan, tentu bisa menjadi pertimbangan kuat bagi S&P untuk mengerek rating Indonesia.
Belum lagi, Darmin menyebutkan, status kelayakan investasi yang telah diberikan oleh dua lembaga pemeringkat internasional bisa menjadi pemicu tambahan bagi S&P dalam mempertimbangkan status kelayakan investasi bagi Indonesia.