Sri Mulyani Bikin Alergi Belanja Separuh Pemilik Kartu Kredit

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memprediksi, rencana pembukaan data transaksi kartu kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan memberikan sentimen negatif bagi penggunaan kartu kredit di industri ritel.

Restu yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut, bahkan dinilai berpotensi menggerus pertumbuhan bisnis ritel tahun ini.

Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey memperkirakan, sekitar 50 persen sampai 60 persen nasabah kartu kredit berpotensi menahan diri untuk menggunakan fasilitas pembayaran cicilan dari kartu kredit.

"Saat ini pengguna kartu kredit ada 16,8 juta, dari jumlah itu mungkin 50 persen sampai 60 persen akan menahan berbelanja. Atau melihat situasi karena belum ada penjelasan terkait rencana ini," ujar Roy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Belum lagi, bila melihat latar belakang penggunaan kartu kredit di Indonesia. Di mana masyarakat cenderung menggunakan kartu kredit sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan gaya hidup, bukan pemenuhan kebutuhan utama.

Sehingga kecenderungan nasabah menahan diri menggunakan kartu kredit bila rencana pembukaan data transaksi direalisasikan, akan menjadi besar.

Kemudian, dengan mempertimbangkan potensi nasabah menahan diri menggunakan kartu gesek, industri ritel menjadi cukup resah dengan rencana pemerintah tersebut.

Sebab, selama ini, porsi belanja ritel yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan kartu kredit cukup besar sehingga dampaknya pada jumlah transaksi dan pendapatan industri ritel tentu akan besar pula.

"Di saat yang bersamaan, saat ini pertumbuhan industri ritel sendiri sedang tidak bergairah, belum membaik dari akhir tahun lalu. Itu bisa semakin mengurangi pembelanjaan ritel tentunya," jelas Roy.

Desak Sosialisasi

Oleh karenanya, Roy berharap pemerintah, khususnya DJP dapat segera memberikan sosialisasi lebih lanjut terkait rencana pembukaan data transaksi kartu kredit nasabah perbankan tersebut.

"Kami harap sosialisasikan dulu. Pernyataan boleh tapi kalau peta jalan belum siap dan sosialisasinya ketinggalan, itu bisa membuat resah konsumen meski tujuan dan maksudnya baik," imbuh Roy.

Selain kepada nasabah, Roy juga berharap pemerintah dapat pula memberikan sosialisasi rencana tersebut kepada seluruh pihak yang berpotensi terkena dampaknya, mulai dari perbankan, ritel, hingga sektor-sektor lainnya.

Pilihan Redaksi Pengusaha Ritel Resah dengan Fatwa Atribut Nonmuslim MUI Saham Sumber Alfaria Tak Terpengaruh Sidang Kasus Sumbangan Ditjen Pajak Buka Lagi Ancaman Korek Transaksi Kartu Kredit DPR: Wajib Lapor Kartu Kredit Bakal Ganggu Psikis Nasabah

Seperti diketahui, pemerintah melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-119/PJ.10/2017 yang ditandatangani oleh Direktur Teknologi Informasi dan Perpajakan DJP Lusiani pada 23 Maret 2017 meminta 22 bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit untuk memberikan data transaksi kartu kredit nasabah.

Adapun data nasabah yang diminta DJP Kemenkeu merupakan data pokok pemegang kartu kredit periode Juni 2016 sampai Maret 2017 untuk seluruh pemegang kartu kredit dan data transaksi kartu kredit periode data Juni 2016 sampai Maret 2017 untuk seluruh pemegang kartu kredit.

"Informasi teknis mengenai jatuh tempo dan cara penyampaian data tersebut akan kami informasikan lebih lanjut," ujar Lusiani seperti dikutip dari surat tersebut.

Namun begitu, dengan rencana ini, DJP Kemenkeu meminta nasabah tak perlu khawatir dengan rencana ini. Sebab, data kartu kredit hanya untuk kepentingan perpajakan yang dijaga kerahasiaannya.

"Kami minta masyarakat tidak perlu khawatir sepanjang sudah ikut amnesti dan sudah membayar pajak serta melapor Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dengan benar," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Hestu Yoga Saksama.