Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan mencatatkan belanja negara hingga Februari 2017 mencapai Rp225,6 triliun. Realisasi belanja tersebut mencapai 10,8 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun.
Berdasarkan data realisasi APBN yang dipublikasikan Kementerian Keuangan pada Kamis (6/4), penyerapan belanja terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp51,7 trilun atau 15,1 persen dari target tahun ini Rp343,3 triliun.
Selain belanja pegawai, penyerapan yang cukup tinggi berasal dari pos transfer daerah dan dana desa yang tercatat Rp122,7 triliun atau 16 persen dari target tahun ini. Disusul pos pembayaran kewajiban utang yang mencapai Rp32,4 triliun atau 14,6 persen dari target.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, pos belanja modal yang menjadi harapan untuk mendorong perekonomian baru terealisasi Rp5 triliun atau 2,6 persen dari target APBN 2017. Demikian pula pos belanja yang penyerapannya baru mencapai Rp8,3 trilun atau sebesar 2,8 persen dari target.
Adapun pemerintah hingga Februari tercatat belum melakukan pembayaran subsidi energi dan baru membayarkan subsidi non energi sekitar Rp100 miliar. Dalam APBN 2017, pemerintah menargetkan belanja subsidi energi sebesar Rp77,3 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp82,7 triliun.
Disisi lain, realisasi penerimaan negara hingga Februari 2017 tercatat Rp170,1 triliun atau 9,7 persen dari target tahun ini. Penerimaan perpajakan tercatat Rp141,4 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak tercatat Rp250 triliun.
Dengan komposisi penerimaan dan belanja tersebut, defisit APBN hingga Februari 2017 tercatat sebesar Rp55,5 triliun atau 0,4 persen terhadap PDB.