Sri Mulyani Pastikan Alokasi Anggaran untuk Program Prioritas

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran negara dialokasikan untuk mencapai program prioritas pemerintah. Di level pusat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait.

Sementara di level daerah, pemerintah pusat memiliki instrumen Dana Tranfer ke Daerah, salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun ini, pengalokasian DAK ke daerah lebih tajam yaitu sesuai realisasi penyerapan dan pencapaian output. Hal itu dilakukan agar daerah bisa mengejar ketertinggalan dan mengisi program prioritas nasional.

"DAK bisa kita sesuaikan dengan prioritas nasional karena memang ditujukan untuk membuat daerah-daerah itu mengejar ketertinggalan dan mengisi prioritas-prioritas nasional dengan proyek-proyek yang ada di daerah," tutur Sri Mulyani usai menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (26/4).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Sri Mulyani, juga rutin bertemu dengan para kepala daerah guna mengkaji pelaksanaan program prioritas dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, proyek-proyek yang tercantum dalam program prioritas nasional harus dilihat kesesuaiannya dari sisi lokasi dan infrastruktur penunjang yang lain.

"Seperti pertanian, antara waduk-irigasi-sawah itu kan harus terintegrasi. Itu bisa dilakukan secara sepenuhnya antara beberapa K/L dengan pemda. Sekarang kan Presiden meminta bahwa seperti masalah irigasi ini dikoordinasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga Kementerian PU-PR mengetahui di mana lokasi [irigasi], disesuaikan dengan di mana lokasi untuk persawahanya," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Pilihan Redaksi BI Masih Tagih Bank Danamon Terkait Utang BLBI Pemerintah Serap Rp17 Triliun dari Lelang SUN Penerimaan Cukai Tergerus, DPR Dukung Perluasan Objek Cukai

Lebih lanjut, mengulang pesan Jokowi, Sri Mulyani mengingatkan pemerintah pusat dan pemda jangan sampai berlomba-lomba membuat berbagai macam aturan yang tidak terintegrasi satu sama lain. Dengan demikian, Indonesia tidak merugi sebagai negara yang besar.

"Indonesia itu negara yang besar tetapi kemudian tidak diuntungkan dari sisi size-nya karena berbagai pemda kota/kabupaten/provinsi/nasional semuanya berlomba-lomba membuat peraturan yang makin membuat Indonesia itu tidak terintegrasi tetapi malah terpecah-pecah menjadi berbagai daerah, yang kemudian mengurangi daya saing kita sendiri," pungkasnya.

Sebagai informasi, tahun depan, Bappenas memiliki 10 program prioritas nasional yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, antara lain: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) perumahan dan pemukiman; (4) pengembangan dunia usaha dan pariwisata; (5) ketahanan energi; (6) ketahanan pangan; (7) penanggulangan kemiskinan; (8) infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman; (9) pembangunan wilayah; dan (10)politik, hukum, dan pertahanan keamanan. Jumlah itu lebih sedikit dari RKP sebelumnya yang memiliki 23 program prioritas nasional.