Sri Mulyani Sempat Tambal APBN Rp2 Triliun dari Dana Sawit
CNN Indonesia
Rabu, 03 Mei 2017 08:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sempat terpaksa meminjam dana pungutan industri sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) senilai Rp2 triliun untuk menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
"Kemarin, Menteri Keuangan terpaksa mengambil atau meminjam uangnya (dana sawit BPDP-KS). Peminjaman itu (untuk APBN) setelah pemotongan, diambil dari situ," ujar Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (2/5).
Sri Mulyani bilang, peminjaman tersebut terpaksa dilakukan agar kebutuhan anggaran yang disusun ke dalam APBN 2016 tetap terpenuhi, terutama untuk sejumlah pengeluaran prioritas pemerintah. Sayangnya, Sri Mulyani enggan merinci jenis-jenis pengeluaran anggaran tersebut.
Hanya saja, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan bahwa dana yang dipinjamnya telah dilakukan dengan penuh transparansi dan tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Adapun untuk peminjaman dana sawit tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa dana yang dipinjamnya akan segera kembali ke kantong kas BPDP-KS dalam waktu dekat agar selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan dan program keberlangsungan industri sawit.
Sementara ke depan, Sri Mulyani berjanji akan mengelola APBN 2017 dengan lebih baik agar peminjaman dana-dana seperti ini tak perlu dilakukannya lagi.
"Kami akan segera kembalikan di 2017. Jadi, saya janji akan mengelola APBN lebih kredibel sehingga kami tidak perlu lagi meminjam BPDP-KS," tegas Sri Mulyani.
Sebagai informasi, sepanjang tahun lalu, jumlah dana sawit yang berhasil dihimpun BPDP-KS dari pungutan ekspor sawit mencapai Rp11,7 triliun. Di mana sebanyak Rp5,7 triliun di antaranya belum digunakan, sehingga bisa dipinjamkan ke Kementerian Keuangan.
Sementara di tahun ini, BPDP-KS menargetkan pengumpulan dana sawit bisa mencapai Rp10,7 triliun. Menurut BPDP-KS, target tersebut memang sengaja tak dipasang terlalu tinggi. Hanya saja, bila realisasinya bisa melebihi target, tentu menguntungkan bagi pengembangan industri sawit.
"Kemarin, Menteri Keuangan terpaksa mengambil atau meminjam uangnya (dana sawit BPDP-KS). Peminjaman itu (untuk APBN) setelah pemotongan, diambil dari situ," ujar Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (2/5).
Sri Mulyani bilang, peminjaman tersebut terpaksa dilakukan agar kebutuhan anggaran yang disusun ke dalam APBN 2016 tetap terpenuhi, terutama untuk sejumlah pengeluaran prioritas pemerintah. Sayangnya, Sri Mulyani enggan merinci jenis-jenis pengeluaran anggaran tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun untuk peminjaman dana sawit tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa dana yang dipinjamnya akan segera kembali ke kantong kas BPDP-KS dalam waktu dekat agar selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan dan program keberlangsungan industri sawit.
"Kami akan segera kembalikan di 2017. Jadi, saya janji akan mengelola APBN lebih kredibel sehingga kami tidak perlu lagi meminjam BPDP-KS," tegas Sri Mulyani.
Sebagai informasi, sepanjang tahun lalu, jumlah dana sawit yang berhasil dihimpun BPDP-KS dari pungutan ekspor sawit mencapai Rp11,7 triliun. Di mana sebanyak Rp5,7 triliun di antaranya belum digunakan, sehingga bisa dipinjamkan ke Kementerian Keuangan.
Sementara di tahun ini, BPDP-KS menargetkan pengumpulan dana sawit bisa mencapai Rp10,7 triliun. Menurut BPDP-KS, target tersebut memang sengaja tak dipasang terlalu tinggi. Hanya saja, bila realisasinya bisa melebihi target, tentu menguntungkan bagi pengembangan industri sawit.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK